Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Pakai Hasil Survei soal Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok untuk Kampanye

Kompas.com - 12/10/2017, 10:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra akan memanfaatkan kelemahan pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi sebagai celah untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam pemilu presiden 2019.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro yang menanggapi rilis survei Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Rabu (11/10/2017) kemarin.

Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 68,3 persen.

Namun, masih ada kekurangan di sejumlah sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan rakyat.

(baca: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, sebanyak 54 responden juga meras mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

(baca: Survei Indikator: Head to Head, Jokowi 58,9 Persen, Prabowo 31,3 Persen)

Sebanyak 42 persen responden juga menilai orang miskin di Indonesia semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab makin berkurang

"Di situ masih banyak celah yang masih belum ditunaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK, terutama tentang lapangan kerja, angka kemiskinan dan juga tingkat kebutuhan bahan makanan pokok," ujar Nizar Zahro.

Nizar memastikan, celah-celah itu akan dimanfaatkan partai Gerindra sebagai alat kampanye pilpres 2019.

Ia meyakini cara ini akan efektif, karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

"Celah-celah itu yang akan digunakan Partai Gerindra untuk bisa mengambil hati dan tingkat pemilih pemula di seluruh Indonesia," kata dia.

Kompas TV Fadli Zon menilai wajar Jokowi unggul dalam hasil survei yang dirilis SMRC, karena selalu mendapatkan publisitas dari media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com