Survei Indikator: "Head to Head", Jokowi 58,9 Persen, Prabowo 31,3 Persen

Kompas.com - 11/10/2017, 17:00 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Ihsannuddin Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo masih menjadi calon terkuat untuk bertarung dalam pemilu 2019 mendatang.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Awalnya, responden ditanya mengenai sosok calon presiden yang akan dipilih apabila Pemilu 2019 digelar saat ini. Namun, responden tidak diberikan pilihan jawaban.

"Artinya, responden menjawab sesuai dengan yang pertama kali muncul di kepalanya," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).


(baca: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Hasilnya, sebanyak 34,2 persen memilih Jokowi melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua.

Sebanyak 11,5 persen responden lain memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan 2,1 persen, disusul Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo 1 persen, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 0,7 persen.

Tiga tokoh yang bersaing dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mendapatkan angka 0,5 persen.

(baca: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Tokoh lainnya hanya mendapatkan angka 0,1 persen. Sementara responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 47,4 persen.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X