Usai Daftar Peserta Pemilu 2019, Sekjen PDI-P Kritik Sipol KPU

Kompas.com - 11/10/2017, 17:03 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat memberikan pernyataan pers usai pendaftaran PDI-P sebagai peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat memberikan pernyataan pers usai pendaftaran PDI-P sebagai peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019.

Dengan adanya Sipol, kata Hasto, parpol menjadi lebih mudah mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi.

Namun, Hasto juga mengkritik penerapan sistem di sejumlah daerah yang belum sempurna, seperti di Papua dan Papua Barat.

Hasto mengatakan, identifikasi nomor identitas kependudukan di kedua daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

"Kami apresiasi dengan adanya Sipol memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi oleh parpol," ujar Hasto saat memberikan pernyataan pers usai pendaftaran PDI-P sebagai peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

"Namun kami juga perlu beri masukan pada KPU, dari proses Sipol yang ada kami melihat daerah Papua dan Papua Barat proses e-KTP terutama identifikasi terhadap nomor identitas kependudukan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Sehingga kondisi ini menyebabkan pengisian Sipol itu menjadi kurang sempurna," kata dia.

(Baca juga: KPU Berpotensi Langgar UU karena Wajibkan Sipol)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa Sipol belum bisa memfasilitasi parpol yang menugaskan kader-kader di tingkat pusat ke daerah.

Kemudian, lanjut Hasto, pihaknya juga menemukan beberapa kelurahan yang belum masuk ke dalam data Sipol akibat adanya pemekaran wilayah desa.

"Ada pengurus partai kami yang bertugas di tingkat nasional tapi demi kepentingan ideologis partai, dia juga ditugaskan di daerah. Nah sistem ini belum memungkinkan adanya penugasan seperti itu," kata Hasto.

"Kemudian juga kami temukan data kecamatan yang tidak lengkap, misalnya di Kecamatan Kretek, Bantul, di situ ada lima kelurahan yang namanya tidak ada dalam Sipol karena pemekaran desa yang ada, hal ini perlu disempurnakan," ucapnya.

(Baca juga: Baru 30 Parpol yang Masukkan Data ke Sistem Informasi KPU)

Kompas TV PSI serahkan 150 boxs berisi berkas sebagai persyaratan administrasi pendaftaran.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.