KPU Berpotensi Langgar UU karena Wajibkan Sipol - Kompas.com

KPU Berpotensi Langgar UU karena Wajibkan Sipol

Ihsanuddin
Kompas.com - 11/10/2017, 11:01 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar undang-undang.

Sebab, KPU mewajibkan parpol mengisi data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU sebagai syarat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019.

Kewajiban mengisi Sipol ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Namun, ketentuan mengenai Sipol ini tidak diatur atau dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Faktanya KPU menjadikan Sipol sebagai syarat wajib. Cara pandang KPU tersebut bisa saja dinilai sebagai langkah berkemajuan, namun perlu diingat bahwa KPU harus bekerja sesuai dengan perintah Undang-undang," kata Koordinator Nasional JPPR Sunarto.

Baca: Parpol Tak Bisa Ikut Pemilu 2019, jika Data Sipol Tak Lengkap

"Sipol yang diterapkan KPU jelas berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan," tambah dia.

Tahapan verifikasi yang menerapkan Sipol, lanjut Sunarto, sebenarnya sudah diberlakukan sejak Pemilu 2014, namun tidak bersifat wajib.

Sunarto mengakui, langkah KPU dalam mewajibkan Sipol adalah upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik.

Selain itu, Sipol dapat mendeteksi kegandaan dalam partai politik dan antar-partai politik. Deteksi juga bisa dilakukan apabila ada pengurus partai yang tidak memenuhi syarat seperti anggota TNI, Polri, ASN, di bawah 17 tahun, dan belum menikah.

Kendati demikian, sistem yang berupaya mempermudah dalam melakukan verifikasi ini tidak boleh menerobos sistem yang berlaku dan memberatkan parpol dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu.

Baca: Mulai Senin, Partai Politik Bisa Input Data di Sipol

"Selain sistem Sipol tidak ada payung hukumnya, Sipol juga tidak dapat diakses publik sehingga melemahkan partisipasi publik dalam verifikasi parpol yang berpotensi adanya kongkalikong antara calon peserta pemilu dan peyelenggara," ucap Sunarto.

Sunarto mendesak KPU untuk segera mencabut PKPU yang mewajibkan Sipol sebagai instrumenverifikasi. Ia meminta agar KPU memiliki alternatif mekanisme pendaftaran  secara manual.

Sunarto juga mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan verifikasi parpol.

Sebab, hingga saat ini, belum ada Peraturan Bawaslu yang mengatur bagaimana cara mengawasi verifikasi parpol sebagai rujukan pengawasan yang akan dilakukan.  

"Kondisi nyata belum adanya perbawaslu verifikasi parpol menjadi indikator bahwa Bawaslu lalai dalam hal pengawasan terkait terbitnya PKPU tentang SIPOL," kata Sunarto.

Komisioner KPU Viryan sebelumnya mengingatkan agar partai politik mengikuti mekanisme yang ada agar bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Mekanisme tersebut salah satunya wajib untuk mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI.

"Kenapa harus entry data dulu di Sipol dan baru bisa daftar. Dengan isi Sipol semua semakin jelas. Tidak ada lagi kondisi salah paham, sudah lengkap," kata Viryan di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Oleh karena itu, Viryan menegaskan bahwa semua parpol yang akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 wajib dan tidak terkecuali harus mengisi Sipol terlebih dulu.

Jika tidak, maka parpol dipastikan akan absen di Pemilu mendatang.

Kompas TV Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil survei terkait Pilpres dan Pileg 2019.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM