JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum.
Puluhan pengurus PSI berjalan kaki 1 kilometer dari Basecamp Infrastruktur PSI di Jalan Lembang menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2017). Mereka tiba di kantor KPU pukul 10.10 WIB.
Para pengurus PSI yang mendaftarkan ke KPU di antaranya Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, Tsamara Amani, Giring Ganesha dan Hariyanto Arbi.
Para pengurus PSI datang dengan membawa 150 kontainer berkas persyaratan menggunakan 10 mobil pikap.
Baca: Tsamara Amany Pastikan "Nyaleg" lewat PSI Gratis Tanpa Mahar
Selain itu, turut mengiringi juga para pedagang kopi keliling yang memakai kaos PSI.
Sebelum berangkat dari Basecamp PSI, ditampilkan tarian dari Sumatera Barat.
Setibanya di Kantor KPU, ditampilkan pula tarian asal Papua. Ini untuk melambangkan keragaman Indonesia dari ujung Sumatera ke Papua.
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, ia optimistis partainya bisa lolos verifikasi KPU dan mengikuti Pemilu 2019. Sebab, berbagai dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan persyaratan.
"Dokumen yang kami serahkan kerja keras lebih dari 3 tahun. Hasil kerja keras 25.000 pemuda di seluruh Indonesia," kata Grace.
Baca juga: PSI Kebut Penyusunan Berkas Pendaftaran Pemilu ke KPU
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, persyaratan yang diserahkan ke KPU hari ini tidak jauh berbeda dengan syarat yang sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun lalu.
Salah satu persyaratan yang diatur dalam UU yaitu memiliki perwakilan di 34 Provinsi di Indonesia dan memiliki ribuan anggota partai di seluruh penjuru Tanah Air.
"Kami optimistis lolos. PSI saat ini sudah punya anggota 650 ribu lebih di Indonesia. Artinya sudah melampaui syarat yang ditetapkan Undang-undang" ucap Antoni.
Pendaftaran parpol untuk menjadi peserta pemilu 2019 dibuka dari Selasa (2/10/2017) sampai dengan Senin (16/10/2017) mendatang.
Setelah pendaftaran ditutup, KPU akan melakukan pengecekan administrasi untuk menentukan lolos tidaknya parpol.