Di Sidang MK, Ditayangkan Video DPR Minta Rekaman Penyelidikan Miryam

Kompas.com - 11/10/2017, 16:23 WIB
Kompas TV Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Kunjungi KPK
|
EditorSandro Gatra

Misalnya, anggota Komisi III DPR Arsul Sani yang menyatakan bahwa membuka rekaman tidak menyalahi aturan karena dalam sidang MK pun pernah dibuka rekaman kasus korupsi Anggodo.

"Nah berdasarkan hal itu, mengacu pada UU kekuasaan kehakiman, daripada urusannya jadi panjang, ya KPK bisa membuka rekaman itu," demikian kata Arsul dalam rekaman video tersebut.

(baca: Pimpinan KPK: Temuan Pansus Tidak Ada yang Baru)

Dalam rekaman juga menampilkan tanggapan dari Pimpinan KPK, Agus Rahardjo, yang menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan komisi III terkait pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam.

"Kami tidak bisa memenuhi permintaan DPR membuka rekaman Miryam, karena saat ini kasus itu sedang disidik. Apabila rekaman itu dibuka akan menimbulkam bias di dalam proses penyidikan serta menggangu penuntutan perkara itu," kata Agus seperti dalam rekaman video.

Usai menonton seluruh rekaman video, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan bahwa pendapat para pihak mengenai alat bukti rekaman dapat disampaikan melalui keterangan tertulis.

"Saudara bisa memberikan komentar di dalam kesimpulan masing-masing, atas dasar apa yang kita lihat ini tapi kita tidak mendiskusikan rekaman ini dalam persidangan yang sekarang," kata Arief.

(baca: Disebut Menekan Miryam, Desmond Yakin Rekaman Pemeriksaan Diedit)

Permohonan pengujian materiil terkait hak angket diajukan oleh sejumlah pihak. Di antaranya, permohonan nomor perkara 40/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh beberapa pegawai KPK.

Kemudian, permohonan nomor perkara 47/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK.

Selain itu, pemohon dengan nomor perkara 36/PUU-XV/2017, yakni gabungan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, serta pemohon dengan nomor perkara 37/PUU-XV/2017, yakni Direktur Eksekutif Lira Institute, Horas AM Naiborhu.

Secara umum para pemohon mempersoalkan batas kewenangan hak angket DPR.

Menurut para pemohon, ketentuan hak angket yang tertuang dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hanya bisa ditujukan terhadap pemerintah, bukan KPK.

Sebab, KPK merupakan lembaga negara atau lembaga independen. Oleh karena itu tidal bisa dikenakan hak angket.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X