Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gamawan Fauzi Bantah Keluarganya Ikut Campur Proyek E-KTP

Kompas.com - 10/10/2017, 09:32 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membantah dugaan keterlibatan keluarganya dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Bantahan itu disampaikan Gamawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10/2017).

Gamawan bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Adik saya itu tidak pernah urusan-urusan itu. Yang dipertanyakankan soal membeli aset, tapi itu pun PT yang beli, bukan sendiri (perorangan)," ujar Gamawan.

Baca: Gamawan Fauzi Diduga Bertemu Johannes Marliem di Padang

Dalam persidangan sebelumnya, para saksi menyebut ada adik dan kerabat Gamawan yang berhubungan dengan salah beberapa pengusaha pelaksana proyek e-KTP.

Beberapa nama yang disebut yakni, Azmin Aulia, Afdal Noverman, dan Hendra.

Azmin diduga berhubungan dengan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos, yang merupakan anggota konsorsium e-KTP. Pernah terjadi peralihan aset antara Azmin dan Paulus.

Menurut jaksa KPK Abdul Basir, Paulus pernah memberikan ruko di Jalan Wijaya dan tanah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan kepada Azmin. Hal itu juga dibenarkan oleh Gamawan.

"Saya tahu setelah diperiksa KPK. Waktu itu saya panggil Azmin, saya tanya, kamu beli berapa. Dia bilang beli di atas harga pasar, dan itu yang beli PT dia," kata Gamawan.

Baca: Gamawan Fauzi: Dua Kali Audit BPKP, Kenapa Tak Ada Laporan "Mark Up"?

Dalam persidangan sebelumnya, Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan mengatakan, ia mengetahui bahwa Paulus bersama-sama dengan adik kandung Gamawan, Azmin Aulia, menyiapkan dana Rp 1-2 triliun untuk proyek e-KTP.

Informasi itu ia dapatkan dari orang dekat Gamawan bernama Hendra.

Johanes juga menyebut bahwa Hendra adalah orang yang digunakan Gamawan untuk menjadi penghubung komunikasi dengan Dirjen Dukcapil, Irman, dalam proyek e-KTP.

Saat dikonfirmasi mengenai Hendra, Gamawan membantah jika Hendra disebut sebagai orang dekatnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com