Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Pertanyakan SK Pencopotannya dari Jabatan Korbid Polhukam Golkar

Kompas.com - 04/10/2017, 17:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korbid Polhukam) Yorrys Raweyai mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pencopotannya.

Hingga saat ini, Yorrys mengaku belum menerima surat itu secara resmi.  

Menurut dia, pencopotan seorang kader dari jabatan yang diembannya harus melalui prosedur yang berlaku dan resmi, bukan rumor.

Apalagi, kata Yorrys, kabar pencopotannya disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Azis Samual.

Menurut dia, pencopotan Korbid Polhukam seharusnya disampaikan oleh Ketua Umum Paetai Golkar, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Harian.

Baca: Golkar Copot Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari ketiga pihak tersebut terkait pencopotannya dari jabatan Korbid Polhukam.

"Tidak ada pembahasan, saya ini Korbid Polhukam lho, bukan kroco-kroco," kata Yorrys di Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Oleh karena itu, ia menilai kabar pencopotannya tak perlu ditanggapi karena bukan berasal dari pihak yang berwenang.

Ia menganggap Azis tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait pencopotannya.

"Saya bisa anggap itu (pencopotan) hoaks. Kalau kata Ketua Harian, Nurdin, itu (pencopotan) ilegal, ini Ketua Harian yang ngomong. Terus kalau kita tanggapi kan lucu, nanti apalagi? Yang ngomongnya itu siapa dia? Kapasitasnya apa?" lanjut dia.

Baca: Sekjen Golkar Pastikan Tak Ada Rapat Pleno Penonaktifan Setya Novanto

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Posisi Yorrys digantikan Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Widyatmoko.

"Ya, wacana itu memang saya sudah ada tapi pergantian ini diskresi ketua umum. Nanti akan ada penjelasan resmi dari Golkar," ujar Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar, Roem Kono saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2017).

Hal itu juga dibenarkan Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Samual. Menurut dia, Yorrys dicopot karena sikapnya kerap dianggap bertentangan dengan partai.

"Pergantiannya itu memang penilaian ketua umum dan pengurus DPP yang melihat arogansinya Pak Yorrys yang melebihi batas terkait partai," ujar Aziz.

Surat keputusan pencopotan Yorrys, kata dia, sudah diteken oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Menurut dia, hanya Yorrys yang diganti dari kepengurusan.

"Tidak ada (yang lain). Pak Yorrys saja. Yang lain kan tidak membuat masalah apa-apa," kata dia.

Kompas TV Angkatan muda Partai Golkar melaporkan politisi Golkar Yorrys Raweyai dan Ahmad Doli Kurnia ke Bareskrim Polri.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com