Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Pertanyakan Dasar Pemecatan Ahmad Doli Kurnia dari Golkar

Kompas.com - 03/09/2017, 12:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mempertanyakan kebijakan pimpinan partainya yang memecat Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

Doli sebagai ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) termasuk pihak yang vokal mengkritik kondisi Golkar saat ini.

Yorrys menilai, hal-hal yang disuarakan Doli merupakan bentuk kegelisahan kader muda terhadap suasana kepartaian yang seakan menutup mata terhadap realitas.

Setelah didera dualisme kepemimpinan, partai kembali didera masalah hukum. Bahkan Ketua Umum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Beberapa pengurus teras juga mengalami hal serupa, seperti Fahd A Arafiq, Markus Nari, hingga yang terbaru Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.

Baca juga: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia

Suara-suara yang diungkapkan GMPG, menurutnya, juga masih berada dalam koridor kepartaian.

"Sejak kapan kegelisahan tersebut menuai penghakiman dari elit Partai Golkar yang sama sekali tidak memberi ruang untuk bersuara dan berpendapat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi?" tanya Yorrys melalui keterangan tertulis, Minggu (3/9/2017).

Sebagai pengurus DPP, ia mempertanyakan dasar pemecatan tersebut. Sebab, Golkar memiliki mekanisme yang cukup panjang dalam proses pengambilan keputusan, terlebih soal penghilangan hak keanggotaan partai.

Merujuk Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar, mekanisme pengambilan keputusan terkait pelanggaran disiplin organisasi harus melalui rapat khusus yang melibatkan Koordinator Bidang Kepartaian, Koordinator Bidang polhukam, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat.

Potensi pelanggaran berat juga seharusnya baru bisa dijatuhi setelah melalui investigasi khusus yang melibatkan sejumlah unsur, bukan hanya berdasarkan subjektivitas.

Aksi pecat memecat juga bukan tradisi baru di partai berlambang beringin itu. Yorrys menambahkan, sejarah memecat kader pernah juga terjadi pada era Ketua Umum Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie. Pada era tersebut, aksi-pecat memecat justru membuat partai semakin terpuruk.

"Seakan mengulang kebiasaan buruk, elit politik partai berlambang pohon beringin ini tidak kunjung belajar pada masa lalunya," ujar Yorrys.

"Masa lalu telah mewariskan sejarah bahwa pemecatan tidak pernah membuat partai ini berjaya," sambung dia.

Sebelumnya, Partai Golkar memecat Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai.

"DPP Partai Golkar telah mengambil sebuah keputusan yaitu memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Partai Golkar," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Golkar menilai bahwa langkah yang dilakukan Doli sudah tak sesuai dengan aturan partai.

Baca juga: Sekjen Golkar Persilakan Doli Ajukan Pembelaan terkait Pemecatannya

Ahmad Doli Kurnia menilai, pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tak sesuai prosedur. Doli mengatakan, jika memang dia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar, seharusnya ada prosedur pemecatan yang ditempuh partai. Prosedur itu mulai dari pemanggilan, teguran, hingga surat peringatan.

Doli mengakui, ia dan jajaran GMPG tak menerima perlakuan demikian. Menurut dia, selama ini, dia hanya mendapatkan satu surat peringatan yang dikirim beberapa hari lalu. Lalu dua hari berselang, partai mengklaim telah memecatnya.

"Ini kan tindakan yang saya katakan berlebihan," kata dia.

Kompas TV Menerka Langkah Setya Novanto (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com