Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Maklum Orang di Luar Berpolitik, tapi Enggak Boleh di Dalam Kabinet

Kompas.com - 02/10/2017, 18:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah ditegur oleh Presiden Joko Widodo soal pernyataannya terkait senjata.

"Pasti lah, ada dikasih tau lah, saya juga sering juga dikasih tau. Enggak ada masalah," kata Menhan usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017), ketika ditanya apakah Presiden menegur Panglima TNI.

Ryamizard berharap tak ada lagi anggota kabinet yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Apalagi, pesan itu sudah disampaikan secara terang benderang oleh Presiden di rapat kabinet.

"Kalau di luar, orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet, enggak boleh," ucap dia.

Ryamizard berpendapat, kunci agar miskoordinasi antarlembaga tidak terulang kembali adalah Undang-undang.

Semua kementerian dan lembaga, kata dia, harus bertindak berdasarkan UU yang berlaku.

"Kalau pembelian (senjata) kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dan lain-lain. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," ucapnya.

(baca: Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan)

Ryamizard memastikan bahwa pengadaan senjata yang belakangan dilakukan Badan Intelijen Negara atau pun Polri sudah mendapatkan izin dari Kemenhan.

Termasuk senjata untuk Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta. Menurut dia, tertahannya senjata itu hanya masalah teknis.

"Ya, masih tertahan itu tadi sudah saya liat Kapolri dan Panglima TNI mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," kata dia.

(baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Dalam rapat kabinet paripurna Senin siang tadi, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Halaman:


Terkini Lainnya

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com