JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah ditegur oleh Presiden Joko Widodo soal pernyataannya terkait senjata.
"Pasti lah, ada dikasih tau lah, saya juga sering juga dikasih tau. Enggak ada masalah," kata Menhan usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017), ketika ditanya apakah Presiden menegur Panglima TNI.
Ryamizard berharap tak ada lagi anggota kabinet yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.
(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)
Apalagi, pesan itu sudah disampaikan secara terang benderang oleh Presiden di rapat kabinet.
"Kalau di luar, orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet, enggak boleh," ucap dia.
Ryamizard berpendapat, kunci agar miskoordinasi antarlembaga tidak terulang kembali adalah Undang-undang.
Semua kementerian dan lembaga, kata dia, harus bertindak berdasarkan UU yang berlaku.
"Kalau pembelian (senjata) kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dan lain-lain. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," ucapnya.
(baca: Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan)
Ryamizard memastikan bahwa pengadaan senjata yang belakangan dilakukan Badan Intelijen Negara atau pun Polri sudah mendapatkan izin dari Kemenhan.
Termasuk senjata untuk Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta. Menurut dia, tertahannya senjata itu hanya masalah teknis.
"Ya, masih tertahan itu tadi sudah saya liat Kapolri dan Panglima TNI mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," kata dia.
(baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)
Dalam rapat kabinet paripurna Senin siang tadi, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.