Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Mahasiswa Bakal Demo Protes Putusan Praperadilan Novanto dan Pansus KPK

Kompas.com - 02/10/2017, 14:14 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Syaeful Munjab menyatakan, mahasiswa dari berbagai kampus berencana menggelar aksi untuk menyikapi putusan praperadilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Selain itu, aksi tersebut juga untuk menyikapi perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

Rencananya, aksi tersebut akan digelar pada Kamis (5/10/2017) atau Jumat (6/10/2017).

"Pada hari Kamis atau Jumat, Insya Allah kami akan segera menurunkan massa," kata Munjab di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

(baca: Ketua BEM UI Kecam Putusan Praperadilan Setya Novanto)

Munjab yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antikorupsi bertemu dengan pimpinan KPK. Aliansi itu terdiri dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Menurut Munjab, jumlah massa aksi yang akan terlibat diprediksi mencapai ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air.

"Insya Allah ribuan, kita akan konsolidasikan ke banyak kampus, enggak hanya UI saja, tapi juga kampus-kampus se-Jabodetabek dan Indonesia," ujar Munjab.

(baca: Putusan Hakim Praperadilan Setya Novanto Dianggap Membingungkan)

Untuk lokasi aksi, pihaknya masih menunggu perkembangan apakah akan melakukan di depan Gedung DPR RI atau di KPK.

Jika setelah aksi tersebut DPR masih melanjutkan kerja Pansus Angket KPK, mahasiswa akan menemui Presiden RI Joko Widodo.

Mereka akan mengingatkan Presiden terkait komitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat masih ngotot untuk lanjutkan proses pelemahan ini semua, kami akan meminta komitmen presiden terkait hal ini," ujar Munjab.

(baca: Masyarakat Antikorupsi Minta KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Novanto)

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar memutuskan tidak sah penetapan tersangka Novanto oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap Novanto harus dihentikan KPK.

KPK tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka.

Sampai saat ini, KPK terus membahas dan berdiskusi secara mendalam, sebelum menanggapi putusan praperadilan.

Sementara itu, masa kerja Pansus Hak Angket KPK diperpanjang. Alasannya, Pansus belum dapat bertemu dengan pimpinan KPK.

Kompas TV Ramai warganet mempertanyakan validitas alat bantu pernapasan dan kejanggalan di monitor jantung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com