Kompas.com - 02/10/2017, 07:12 WIB
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharapn Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa terbentuk maksimal akhir ini dan langsung bertugas tahun depan. Jakarta, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharapn Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa terbentuk maksimal akhir ini dan langsung bertugas tahun depan. Jakarta, Selasa (19/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedodoran. Hal itu diungkapkan Bambang karena menilai KPK gagal membangun sistem pencegahan korupsi.

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK, menurut dia, menunjukan bahwa korupsi justru terus bertambah dan merata di hampir semua institusi negara. Hal itu menunjukkan bahwa KPK gagal membangun budaya dan kesadaran anti-korupsi.

"Semakin tingginya intensitas korupsi juga menunjukan efektivitas peran dan fungsi KPK semakin lemah. KPK kedodoran karena gagal membangun sistem pencegahan," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (1/10/2017).

Politisi Partai Golkar itu kemudian menyinggung soal praperadilan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

(Baca juga: Putusan Hakim Praperadilan Setya Novanto Dianggap Membingungkan)

Pada Jumat pekan lalu, hakim praperadilan Cepi Iskandar membatalkan status tersangka Novanto. Adapun Novanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kekalahan praperadilan kasus Setya Novanto, untuk yang kesekian kalinya mengkonfirmasi ada cara-cara kerja yang kurang cermat," tuturnya.

Seluruh pihak, kata dia, harus mengakui bahwa KPK telah kedodoran dalam merespons tingginya intensitas korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun daerah.

Ia juga menyinggung soal temuan Pansus Angket KPK terkait permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dan kerja KPK. Perbaikan KPK, menurut dia, harus menyentuh hingga aspek kebijakan.

Situasi yang membuat KPK kedodoran ini dinilai Bambang harus menjadi momentum perbaikan komisi antirasuah.

"Fakta ini hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa KPK harus diperkuat melalui beberapa opsi kebijakan, termasuk opsi melakukan pembenahan secara menyeluruh ke dalam. Apalagi, pansus DPR untuk masalah KPK sudah mengungkap sejumlah masalah internal di KPK," ujar anggota Pansus Angket KPK itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.