Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/10/2017, 07:12 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedodoran. Hal itu diungkapkan Bambang karena menilai KPK gagal membangun sistem pencegahan korupsi.

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK, menurut dia, menunjukan bahwa korupsi justru terus bertambah dan merata di hampir semua institusi negara. Hal itu menunjukkan bahwa KPK gagal membangun budaya dan kesadaran anti-korupsi.

"Semakin tingginya intensitas korupsi juga menunjukan efektivitas peran dan fungsi KPK semakin lemah. KPK kedodoran karena gagal membangun sistem pencegahan," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (1/10/2017).

Politisi Partai Golkar itu kemudian menyinggung soal praperadilan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

(Baca juga: Putusan Hakim Praperadilan Setya Novanto Dianggap Membingungkan)

Pada Jumat pekan lalu, hakim praperadilan Cepi Iskandar membatalkan status tersangka Novanto. Adapun Novanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kekalahan praperadilan kasus Setya Novanto, untuk yang kesekian kalinya mengkonfirmasi ada cara-cara kerja yang kurang cermat," tuturnya.

Seluruh pihak, kata dia, harus mengakui bahwa KPK telah kedodoran dalam merespons tingginya intensitas korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun daerah.

Ia juga menyinggung soal temuan Pansus Angket KPK terkait permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dan kerja KPK. Perbaikan KPK, menurut dia, harus menyentuh hingga aspek kebijakan.

Situasi yang membuat KPK kedodoran ini dinilai Bambang harus menjadi momentum perbaikan komisi antirasuah.

"Fakta ini hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa KPK harus diperkuat melalui beberapa opsi kebijakan, termasuk opsi melakukan pembenahan secara menyeluruh ke dalam. Apalagi, pansus DPR untuk masalah KPK sudah mengungkap sejumlah masalah internal di KPK," ujar anggota Pansus Angket KPK itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya sudah memberikan penjelasan bahwa anggaran KPK lebih banyak digunakan untuk pencegahan ketimbang penindakan.

(Baca: KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer)

Namun, masyarakat lebih mengetahui kinerja KPK berdasarkan penindakan yang dilakukan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Kompas TV Benarkah Setya Novanto "sakti" atau jangan-jangan KPK yang "miskin" strategi? Berikut Catatan KompasTV minggu ini. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com