KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Kompas.com - 26/09/2017, 23:13 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hadir Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Jakarta, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hadir Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan program pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaganya kurang populer.

Padahal, anggaran lembaga antirasuah tersebut paling banyak dihabiskan untuk pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Misalnya, saat ini KPK tengah gencar mendampingi 22 provinsi di Tanah Air untuk memperbanyak unit koordinasi dan supervisi (korsub) guna menekan korupsi di daerah.

"Tadinya hanya satu unit korsub penindakan dan satu unit korsub pencegahan. Sekarang kami ingin jadi satu dan punya wilayah regional. Kami tentukan sembilan wilayah regional," kata dia.

"Kami bangun komunitas antikorupsi seperti 'Kami Perempuan Anti-Korupsi', Tunas Integritas. Kalau Bapak tekuni laporan keuangan kami, banyak untuk pencegahan," ujar Agus.

(Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan)

Tak hanya itu, KPK juga intens untuk masuk ke sejumlah organsiasi seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Masuk ke Kadin itu bagaimana perusahaan punya sistem anti korupsi. Termasuk kami pelajari dana sumbangan partai politik dan kami sarankan besarnya Rp 10.000 per suara walau yang disetujui hanya Rp 1.000 per suara," tutur dia.

Adapun, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga berharap program-program pencegahan KPK menjadi perhatian semua pihak termasuk DPR.

"Saya ingin sekali tiap RDP bagian pencegahan ditanya lebih banyak. Sekurang-kurangnya sama banyaknya dibandingkan hal-hal lain selain penyadapan," kata dia.

Laode menyebut, selama ini program pencegahan yang dilakukan pihaknya tidak pernah diawasi oleh para wakil rakyat.

"Kami merasa tidak terawasi di pencegahan ini. Kan bisa saja kita bikin sembarangan ini cegah situ cegah, yang penting cegah. Enggak terkontrol," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X