Kompas.com - 26/09/2017, 23:13 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hadir Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Jakarta, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hadir Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan program pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaganya kurang populer.

Padahal, anggaran lembaga antirasuah tersebut paling banyak dihabiskan untuk pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Misalnya, saat ini KPK tengah gencar mendampingi 22 provinsi di Tanah Air untuk memperbanyak unit koordinasi dan supervisi (korsub) guna menekan korupsi di daerah.

"Tadinya hanya satu unit korsub penindakan dan satu unit korsub pencegahan. Sekarang kami ingin jadi satu dan punya wilayah regional. Kami tentukan sembilan wilayah regional," kata dia.

"Kami bangun komunitas antikorupsi seperti 'Kami Perempuan Anti-Korupsi', Tunas Integritas. Kalau Bapak tekuni laporan keuangan kami, banyak untuk pencegahan," ujar Agus.

(Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan)

Tak hanya itu, KPK juga intens untuk masuk ke sejumlah organsiasi seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Masuk ke Kadin itu bagaimana perusahaan punya sistem anti korupsi. Termasuk kami pelajari dana sumbangan partai politik dan kami sarankan besarnya Rp 10.000 per suara walau yang disetujui hanya Rp 1.000 per suara," tutur dia.

Adapun, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga berharap program-program pencegahan KPK menjadi perhatian semua pihak termasuk DPR.

"Saya ingin sekali tiap RDP bagian pencegahan ditanya lebih banyak. Sekurang-kurangnya sama banyaknya dibandingkan hal-hal lain selain penyadapan," kata dia.

Laode menyebut, selama ini program pencegahan yang dilakukan pihaknya tidak pernah diawasi oleh para wakil rakyat.

"Kami merasa tidak terawasi di pencegahan ini. Kan bisa saja kita bikin sembarangan ini cegah situ cegah, yang penting cegah. Enggak terkontrol," ucap dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Nasional
Teka-teki Pelat Mobil Mirip Punya Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya...

Teka-teki Pelat Mobil Mirip Punya Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya...

Nasional
Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Nasional
Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Nasional
Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Nasional
Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Nasional
Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Nasional
Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Nasional
KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.