Salin Artikel

Kalah Praperadilan Novanto, Ketua Komisi III Nilai Bukti KPK Kedodoran

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK, menurut dia, menunjukan bahwa korupsi justru terus bertambah dan merata di hampir semua institusi negara. Hal itu menunjukkan bahwa KPK gagal membangun budaya dan kesadaran anti-korupsi.

"Semakin tingginya intensitas korupsi juga menunjukan efektivitas peran dan fungsi KPK semakin lemah. KPK kedodoran karena gagal membangun sistem pencegahan," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (1/10/2017).

Politisi Partai Golkar itu kemudian menyinggung soal praperadilan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Pada Jumat pekan lalu, hakim praperadilan Cepi Iskandar membatalkan status tersangka Novanto. Adapun Novanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kekalahan praperadilan kasus Setya Novanto, untuk yang kesekian kalinya mengkonfirmasi ada cara-cara kerja yang kurang cermat," tuturnya.

Seluruh pihak, kata dia, harus mengakui bahwa KPK telah kedodoran dalam merespons tingginya intensitas korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun daerah.

Ia juga menyinggung soal temuan Pansus Angket KPK terkait permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dan kerja KPK. Perbaikan KPK, menurut dia, harus menyentuh hingga aspek kebijakan.

Situasi yang membuat KPK kedodoran ini dinilai Bambang harus menjadi momentum perbaikan komisi antirasuah.

"Fakta ini hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa KPK harus diperkuat melalui beberapa opsi kebijakan, termasuk opsi melakukan pembenahan secara menyeluruh ke dalam. Apalagi, pansus DPR untuk masalah KPK sudah mengungkap sejumlah masalah internal di KPK," ujar anggota Pansus Angket KPK itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya sudah memberikan penjelasan bahwa anggaran KPK lebih banyak digunakan untuk pencegahan ketimbang penindakan.

(Baca: KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer)

Namun, masyarakat lebih mengetahui kinerja KPK berdasarkan penindakan yang dilakukan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/07125051/kalah-praperadilan-novanto-ketua-komisi-iii-nilai-bukti-kpk-kedodoran

Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke