Demokrat Minta Pemerintah Beri Penjelasan soal Isu Pembelian Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta pemerintah memberikan klarifikasi resmi mengenai isu pembelian senjata.

Partai Demokrat khawatir isu tersebut akan berdampak pada hubungan TNI dan Polri.

"Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/10/2017).

Menurut Partai Demokrat, rakyat merupakan pemberi mandat dan amanah kepada pemerintah.

(baca: Penjelasan Polri soal 280 Senjata Impor di Bandara Soekarno-Hatta)

Untuk itu, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang utuh dan terbuka kepada masyarakat.

Penjelasan yang diberikan sebaiknya bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, TNI dan Polri, sehingga masyarakat terhindar dari persepsi yang keliru.

"Di jajaran TNI dan Polri pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial," kata Hinca.

Menurut Hinca, tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik.

"Karena rasa cinta kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut," kata Hinca.

(baca: Panglima TNI Ralat Informasi soal 5.000 Pucuk Senjata dari Intelijen)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata.

Pernyataan soal 5000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu.

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI.