Demokrat Minta Pemerintah Beri Penjelasan soal Isu Pembelian Senjata

Partai Demokrat khawatir isu tersebut akan berdampak pada hubungan TNI dan Polri.

"Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/10/2017).

Menurut Partai Demokrat, rakyat merupakan pemberi mandat dan amanah kepada pemerintah.

(baca: Penjelasan Polri soal 280 Senjata Impor di Bandara Soekarno-Hatta)

Untuk itu, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang utuh dan terbuka kepada masyarakat.

Penjelasan yang diberikan sebaiknya bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, TNI dan Polri, sehingga masyarakat terhindar dari persepsi yang keliru.

"Di jajaran TNI dan Polri pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial," kata Hinca.

Menurut Hinca, tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik.

"Karena rasa cinta kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut," kata Hinca.

(baca: Panglima TNI Ralat Informasi soal 5.000 Pucuk Senjata dari Intelijen)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata.

Pernyataan soal 5000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu.

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI.

(baca: Jokowi Sudah Minta Penjelasan Panglima TNI soal Isu Pembelian Senjata)

Menurut dia, memang ada pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan 5000 pucuk.

Wiranto mengakui mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Belakangan, Wiranto mengakui, ada persoalan dalam impor senjata apiuntuk Korps Brimob Polri. Namun, Wiranto menegaskan, dirinya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu.

Wiranto enggan menjelaskan rinci apa persoalan yang dimaksud. Dia mengatakan, tidak semua persoalan di internal dapat dibawa ke ranah publik.

"Ada hal-hal yang tidak perlu menjadi komoditas di publik. Publik bukan suatu tempat untuk kami jadikan diskursus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini," ujar Wiranto.

"Berikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Pindad serta siapapun yang terlibat pengadaan senjata ini, menyelesaikan ini," lanjut dia.

Ketika persoalan tersebut sudah rampung, Wiranto berjanji baru akan mengungkapkannya kepada publik.