Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata tersebut.
"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden. Padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.
Namun, pernyataan Panglima itu dibantah Menko Polhukam Wiranto.
Ia menjelaskan, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.
Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.
BIN juga sudah meminta izin kepada Polri untuk pembelian senjata itu.
Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.
Sementara, Panglima TNI tak mau memberikan tanggapan lebih jauh soal ini, meskipun ia membenarkan bahwa pernyataan itu dilontarkannya.
"Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," kata Gatot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.