Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Korupsi dan Jejak Digital Politisi

Kompas.com - 13/09/2017, 22:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Menjaga rekam jejak

Penggunaan jejak digital dalam menelisik sosok politisi atau pejabat publik bukan tanpa masalah, dia seringkali menyisakan celah kosong: kredibilitas media dan pembatasan akses.

Seringkali kita menemukan sebuah isu korupsi diembuskan dari media non-mainstream yang sangat lemah kaidah jurnalistiknya, sehingga lebih sering jadi wadah sensasional dan penghasil kontroversi.

Itulah yang seringkali dibilang dengan berita bohong atau hoaks. ini relatif bisa diatasi, dengan kecerdasan literasi dan perimbangan informasi.

Hal yang berbahaya, saat aktor politik yang terkena isu korupsi atau sejenisnya melakukan langkah agitasi di media dan media sosial dengan melakukan pemblokiran secara resmi atau ilegal (retas), lazimnya dulu dikenal dengan "aksi borong" jika diberitakan oleh media berbasis cetak.

Harapannya untuk membatasi informasi kepada publik, tapi nampakanya proses itu agak sulit, walau bukan berarti tidak sukar.

Pelajaran berharga dari jejak digital ini bagi para pejabat politik agar secara serius dan tekun mengisi ruang publik dengan narasi, capaian prestasi, dan reputasi yang baik.

Agar pada akhirnya publik memiliki cover both side terhadap beragam berita atau informasi gelap yang sangat mungkin menghampiri.

Baca juga: Setjen DPR Klaim Seluruh Pimpinan Tahu soal Surat Setya Novanto ke KPK

Karena pada dasarnya penguasaan informasi tergantung pada kemampuan menguasai sumber dan kanal informasi yang ada. Semakin besar berita buruk, maka semakin besar peluang menangguk persepsi negatif.

Begitu sebaliknya, pada dasarnya sebuah berita, baik hadir karena adanya aktivitas yang baik. Meski demikian, jalannya informasi tidak selamanya ideal, selalu saja ada celah moral hazard dalam setiap profesi.

Adapun bagi media massa sebagai penghasil jejak digital, kemampuan menghadirkan informasi yang kredibel dan akurat menjadi penentu utama bagi publik menilai kualitas sebuah media.

Ingatlah kaidah awalnya: tidak ada api, kalo tidak ada asap. Bau amis ikan, akan tercium seberapa rapat dibungkus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com