Arief: Fadli Zon Terkesan Lindungi Novanto, Merusak Marwah Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, surat yang ditandatangani Fadli Zon untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan melindungi Ketua DPR RI Setya Novanto.

Surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses hukum terhadap Novanto hingga ada putusan praperadilan.

Fadli selaku Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan menandatangani surat tersebut.

“Setiap kader parpol yang terpilih sebagai anggota DPR lalu diajukan partai menjadi pimpinan DPR tidak bisa seenak jidatnya saja membuat surat permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto oleh KPK dalam kasus mega korupsi e- KTP hingga proses pengajuan praperadilan Setya Novanto selesai,” kata Arief melalui keterangan tertulis, Rabu (13/9/2017).

(baca: Desmond Mahesa: Intervensi KPK, Fadli Zon Enggak Benar)

Arief menambahkan, sekalipun Fadli menempati posisi Wakil Ketua DPR, namun sebagai kader partai tetap harus mengkoordinasikan surat tersebut kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Sebab, Fadli ditempatkan pada posisi tersebut karena ditugaskan oleh partai.

Ia menyebut bahwa penandatanganan surat tersebut merupakan inisiatif Fadli sebagai sahabat karib Novanto.

(baca: Fadli Zon Anggap Wajar Pimpinan DPR Minta KPK Tunda Kasus Novanto)

Surat tersebut, menurut dia, berpotensi merusak marwah partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Surat Fadli Zon pada KPK yang terkesan melindungi Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi bisa merusak marwah Partai Gerindra,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menilai tindakan Pimpinan DPR mengirim surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke KPK melampaui batas.

(baca: Fadli Zon Tak Khawatir Surat soal Novanto Dianggap Intervensi KPK)

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu pun menyayangkan tindakan anggota fraksinya selaku Pimpinan DPR yang turut menandatangani surat tersebut.

Muzani menambahkan, Pimpinan DPR sejatinya merupakan perpanjangan suara seluruh anggota DPR, tidak boleh mengambil keputusan seorang diri.