Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajak Nasdem Kerja Sama Bangun Parpol Berintegritas

Kompas.com - 13/09/2017, 17:45 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk membangun sistem partai politik yang berintegritas.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, suka atau tidak suka, partai politik di Indonesia harus diperkuat.

Salah satu penguatannya dengan cara membangun sistem parpol yang berintegritas.

"Kami tawarkan kerja sama untuk mulai membangun sistem integritas di partai. Partai politik adalah pilar yang penting, itu kami sepakat," kata Pahala, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Melalui sistem parpol yang berintegritas, kata Pahala, korupsi yang selama ini menjadi citra negatif parpol akan bisa ditekan atau bahkan dicegah sejak awal.

"Sejak 2012 parpol menjadi bagian yang penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Paling besar kasusnya penyuapan, pengadaan dan perijinan. Meski kami percaya tidak ada single factor korupsi, pasti selalu ada multi factor," kata dia.

Menanggapi itu, Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Nasdem, Willy Aditya mengatakan, partainya menyambut baik tawaran kerja sama KPK tersebut. Apalagi, Nasdem juga sudah bekerja sama dengan dua institusi penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kami sambut baik kedatangan KPK untuk bangun sistem integritas kepartaian. Sejauh ini Nasdem sudah kerja sama dengan dua institusi hukum negeri ini. Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses pengusungan bakal calon Pilkada 2015 dan 2017," kata dia.

Menurut Willy, melalui kerja sama tersebut, Nasdem akan memberikan semua data anggota DPR dari Nasdem dan data calon kepala daerah yang akan maju kontestasi Pilkada.

"Sehingga kita dapat pemimpin yang berintegritas," kata dia.

"Nasdem juga akan surati semua anggota DPRD dari Nasdem untuk serahkan LHKPN. DPR kan sudah. Tapi kami juga minta KPK ada instrumen lain tak hanya LHKPN, untuk pencegahan korupsi," kata dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com