Jika Belum Ada Putusan MK, KPK Tak Akan Hadiri Undangan Pansus Angket

Kompas.com - 12/09/2017, 22:05 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). RDP tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). RDP tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, KPK tak akan menghadiri undangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikannya saat menjawab salah satu anggota Komisi III DPR yang menanyakan
apakah KPK termasuk dalam objek hak angket DPR.

"Oleh karena itu, saya tidak bisa menjawab apakah KPK subjek dan objek angket sebagaimana yang berjalan sekarang. Itu nanti kami tunggu keputusan dari MK," kata Laode, dalam rapat kerja bersama Komisi III, di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Ia mengatakan, MK telah meminta KPK untuk turut mengajukan permohonan penafsiran hak angket terhadap KPK.

Baca: Datangi KPK, Politisi PDI-P Masinton Pasaribu Minta Ditahan

Dengan demikian, permohonan soal hak angket ini tak hanya diajukan Wadah Pegawai KPK dan sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Laode mengatakan, permohonan penafsiran tersebut telah disertai dengan berbagai pendapat ahli.

Ia menyebutkan, tak kurang dari 132 ahli hukum tata negara dan administrasi negara yang menilai KPK tak termasuk dalam objek hak angket.

Meski demikian, KPK akan menghormati apapun putusan MK terkait penafsiran atas uji materi tersebut.

"Jika kemudian MK mengatakan bahwa KPK adalah objek dan subjek angket maka dengan segala hormat kami akan hadir dalam setiap pemanggilan rapat Pansus Angket," lanjut Laode. 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X