Kontras: Banyak yang Menilai Rezim Jokowi Mirip Orde Baru

Kompas.com - 11/09/2017, 20:27 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo dinilai semakin jauh dari perjuangan menegakkan hak asasi manusia di masa lalu.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma justru menyebut, rezim Jokowi mirip dengan Rezim Orde Baru.

"Selama ini banyak masyarakat menilai rezim hari ini hampir mirip orde baru. Kritik dikriminalisasi, diskusi dibubarkan, lahirnya kebijakan berujung pada represif," kata Feri dalam jumpa pers peringatan 33 tahun peristiwa berdarah Tanjung Priok, di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Feri mengatakan, tiga tahun pemerintahan Jokowi berjalan, belum terlihat adanya arah positif terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Padahal, saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 Jokowi berjanji bakal menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Feri justru menilai ada upaya mencap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah dengan stempel anti Pancasila.

(Baca: Jokowi Dinilai Jadikan Isu HAM Komoditas Politik Saat Pilpres 2014)

"Kami berharap unit kerja presiden pemantapan ideologi pancasila (UKP-PIP) yang baru dibentuk kemarin tidak mengulang sejaeah masa lalu. Dimana monopoli Pancasila hanya milik negara, milik pemerintah," kata dia.

Impunitas, sambung Feri, semakin tebal di era Jokowi. Bahkan, aktor-aktor yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu justru mendapatkan posisi strategis di dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Hukum dan Kemananan Wiranto.

"Kami tahu di banyak dokumen termasuk dokumen resmi Komnas HAM Wiranto aktor yang bertanggung jawab dalam beberapa kasus pelanggaran HAM Orde Baru," ujarnya.

Oleh karena itu, di momen peringatan 33 tahun Peristiwa Tanjung Priok yang jatuh pada esok hari, Feri mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12 September 1984 itu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Nasional
Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X