Jokowi Dinilai Jadikan Isu HAM Komoditas Politik Saat Pilpres 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Advokasi Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Muhammad Daud Beureuh menganggap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya menjadikan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai pendongkrak suara saat pemilihan presiden 2014.

Daud menyinggung debat antarcalon presiden dalam Pilpres 2014. Saat itu, Jusuf Kalla melontarkan pertanyaan dengan topik HAM kepada rivalnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (baca: Pertanyaan JK ke Prabowo soal HAM Ramai di Twitter)

"Seolah-olah pada saat itu pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla berkomitmen menyelesaikan kasus HAM berat di masa lalu," ujar Daud di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (12/9/2015).

Namun, kata dia, begitu terpilih dan sudah sekitar 10 bulan memimpin, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sama sekali tak membuktikan komitmen menyelesaikan perkara HAM berat di masa lalu. Penyelesaian yang dimaksud adalah mengungkap kebenaran, mengadili pelaku, merehabilitasi korban dan keluarganya serta berjanji tak akan ada peristiwa serupa di masa mendatang. (baca: Soal Penyelesaian Kasus HAM, Jokowi Dinilai Tak Konsisten)

"Pemerintah malah membentuk tim gabungan ke arah rekonsiliasi. Ini bukti bahwa mereka hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik saat pemilihan, untuk membuat suara Prabowo yang identik dengan pelanggar HAM turun," ujar Daud. (baca: Keluarga Korban Tragedi Tanjung Priok Tolak Upaya Rekonsiliasi)

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Presiden menyebutkan bahwa rekonsiliasi pelanggaran HAM sebagai langkah yang diinginkan pemerintah.

"Pemerintah menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus-menerus memikul beban sejarah masa lalu," kata Presiden saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Anak-anak bangsa diharapkan bisa bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Presiden mengatakan bahwa semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di Nusantara. (baca: Presiden Inginkan Rekonsiliasi Nasional Terkait Pelanggaran HAM)