Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Netizen Kaitkan Wacana Pembekuan KPK dengan Suara PDI-P pada 2019

Kompas.com - 11/09/2017, 08:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.

Pernyataan Henry juga dinilai sejumlah netizen bertentangan dengan semangat Presiden Joko Wirodo dalam pemberantasan korupsi.

"Kecewa dg PDIP! Padahal sblm ada usulan pembekuan KPK sy sangat bangga dg PDIP. Bertolak blkg dengan smgt pak jkw yg gencar memberantas korupsi," tutur pemilik akun @handoyo_92.

Beberapa pendukung partai berlambang banteng bermoncong putih itu pun ikut bersuara. Misalnya, pemilik akun @T_Aritonang yang mendukung langkah Hasto untuk memberi sanksi terhadap Henry.

"Laksanakan pak dan umumkan ke publik, jangan cari simpati aja, sy cinta @PDI_Perjuangan," ucap dia.

Tanggapan Henry

Sementara itu, Henry Yosodiningrat memahami bahwa pernyataannya mengundang pro dan kontra di masyarakat. Ia mengaku sedih mendengar tudingan-tudingan bahwa pernyataannya tersebut untuk membela koruptor atau melemahkan KPK.

Padahal, sebagai aktivis, ia menjadi salah satu yang ikut mendorong lahirnya KPK. Henry menegaskan dirinya menginginkan KPK yang bersih dan berwibawa, bukan yang kotor dengan pemerasan, penindasan dan kesewenang-wenangan.

"Saya menginginkan KPK yang sejalan dengan semangat dan ruh reformasi sebagaimana dirumuskan oleh pemerintah dan DPR RI dalam menyusun UU tentang KPK dan revisi UU tentang tipikor," kata Henry melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, ada bagian dari pernyataannya yang tak dikutip oleh wartawan. Ia menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan sementara KPK dibekukan.

"Sementara menata kembali KPK sesuai semangat reformasi, maka penegakan hukum atau pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan dan sementara kembali dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan," tuturnya.

Ia sekaligus kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan atas nama partai atau institusi.

"Itu pendapat saya pribadi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com