Kompas.com - 07/09/2017, 22:52 WIB
KPK menunjukan uang yang diduga uang suap untuk hakim dan panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Kamis (7/9/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusKPK menunjukan uang yang diduga uang suap untuk hakim dan panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Kamis (7/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana dan panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keduanya diduga menerima suap dari seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy. Suap diduga untuk meringankan putusan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl, dengan terdakwa Wilson.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

"Diduga pemberian uang terkait penanganan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl dengan terdakwa Wilson, agar dijatuhi hukuman ringan di Pengadilan Tipikor Bengkulu," kata Basaria.

(Baca juga: KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tipikor Bengkulu sebagai Tersangka)

Wilson ternyata merupakan keluarga dari Syuhadatul. Dia adalah terdakwa dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.

Selama proses persidangan, diindikasikan pihak keluarga terdakwa berupaya mendekati hakim melalui DHN, seseorang berstatus mantan panitera penganti.

Diduga, uang yang disepakati untuk memengaruhi putusan hakim adalah Rp 125 juta. Wilson sendiri oleh jaksa penuntut umum dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

KPK telah menetapkan Dewi Suryana, Hendra Kurniawan, dan Syuhadatul Islamy sebagai tersangka dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan janji atau hadiah.

"Maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka yaitu DSU, HKU, dan SI," kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, DSU dan HKU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, SI disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.