Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Klaim PKB dan PPP Hampir Pasti Dukung Ridwan Kamil

Kompas.com - 07/09/2017, 11:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengklaim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hampir pasti mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Jika dua partai tersebut ikut memberikan dukungan terhadap Ridwan Kami, maka jumlah kursi sudah mencukupi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat.

"RK didukung oleh Nasdem, PKB, PPP, 21 suara hampir definitif," ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

 

(baca: Ridwan Kamil Ingin Temui SBY Bahas Pilkada Jabar)

Ia menganggap wajar komunikasi setiap partai dengan partai lainnya, termasuk PKB dan PPP. Hal itu bagian dari politik yang dinamis.

Johnny melihat banyak pihak terjebak dengan deklarasi, seolah deklarasi merupakan simpul terpenting dalam mengusung calon.

"Simpul yang penting dalam keputusan politik adalah surat keputusan, bukan deklarasi," ucap Anggota Komisi XI DPR itu.

 

(baca: Syarat PKB untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2018)

Nasdem juga membuka peluang kerja sama dengan partai lain, terutama Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Namun, ia menegaskan, koalisi pemerintahan nasional tak kemudian secara otomatis diproyeksikan ke pemerintahan lokal.

"Ini kan dinamis kami ajak semua untuk kepentingan Jawa Barat," kata dia.

Adapun posisi calon wakil gubernur akan dimusyawarahkan bersama dengan koalisi partai pendukung.

Johnny menyebutkan, pendamping Emil setidaknya harus memahami dan bisa mendalami kebijakan gubernurnya.

Sehingga ketika gubernur berhalangan, dia bisa melanjutkan ide dan gagasan pembangunan yang telah disusun.

Di samping itu, jangan sampai wakil yang dipilih ternyata menjadi duri dalam daging.

"Kami beri kesempatan untuk mencari. Apabila nanti kami sepakat untuk memilih orang di luar itu sama sekali ya itu kesepakatan kami nantinya," ucap Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com