Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Tak Bisa Hadir, Rapat Komisi III Ditunda

Kompas.com - 06/09/2017, 11:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/9/2017) Pukul 10.00 WIB, ditunda.

Rapat ditunda karena pimpinan KPK tak hadir.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa selaku pimpinan rapat membacakan surat dari KPK terkait alasan ketidakhadiran KPK.

"Kami menyampaikan permohonan maaf penundaan rapat karena sebagian pimpinan KPK sedang melaksanakan tugas ke luar kota," kata Desmond saat membacakan surat KPK di Ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

(baca: Bambang: KPK Jangan Salahkan DPR kalau Pansus Beri Rekomendasi Sepihak)

Desmond menambahkan, rapat akan ditunda hingga Senin (11/9/2017) Pukul 15.00 WIB.

Jadwal tersebut merupakan hasil rapat pimpinan KPK yang disampaikan melalui sekretariat Komisi III.

"Jadi sudah jelas jawaban bahwa kami akan ketemu KPK Senin jam 15," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

(baca: Gerindra: Pansus Angket Jangan Lakukan Pembusukan terhadap KPK)

Hal senada diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Menurut Febri, untuk rencana jadwal rapat dengar pendapat hari ini, KPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan pada Senin kemarin, kepada Sekretariat DPR RI.

Meski tidak dapat hadir, menurut Febri, pada prinsipnya KPK menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia untuk hadir.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, sejumlah masalah aktual akan didalami.

(baca: Dahnil: Pansus Angket Persekongkolan Sempurna...)

Salah satunya terkait dengan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman yang disampaikan pada forum Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Kedatangan KPK di DPR menjadi momentum yang ditunggu, khususnya oleh pansus angket KPK. Mayoritas anggota pansus juga merupakan anggota Komisi III. 

Sementara itu, sejumlah temuan Pansus Hak Angket KPK akan disinggung dalam rapat tersebut, terutama yang membutuhkan klarifikasi dari KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com