JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak melihat, sejak awal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki niat tak baik.
Misalnya, dilihat dari alasan pembentukannya yang didasari ingin mendengarkan rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani, saat diperiksa terkait kasus korupsi e-KTP.
Namun, belakangan hal tersebut justru tak lagi dikejar.
"Kami melihat sejak awal sudah tidak baik, didasari kebohongan maka selanjutnya produksi-produksi narasi politik yang dihasilkan tentu dipenuhi narasi-narasi, niat tidak baik," kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (30/8/2017).
Ia juga menyoroti langkah Pansus mengundang Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman. Hal itu dianggapnya sebagai agenda pengerusakan KPK dari dalam.
(baca: Jimly: Tindakan Direktur Penyidikan KPK Tak Bisa Dibenarkan)
Apalagi dalam rapat Aris mengungkapkan banyak hal soal KPK, termasuk adanya friksi atarfaksi di dalamnya.
Dahnil mempertanyakan langkah Aris yang tidak menjaga masalah internal, tetapi justru malah membawanya ke ruang publik.
Menurut dia, persoalan internal sebaiknya diselesaikan secara internal.
"Kelompok dari dalam ini yang kemudian menurunkan standar kerja KPK, kredibilitas KPK, independensi KPK," ucap pendiri Madrasah Anti Korupsi (MAK) itu.
(baca: Direktur Penyidikan KPK Sebut Ada Friksi dalam Tubuh Penyidik)
Sehingga saat ini, serangan terhadap KPK datang tak hanya dari luar namun juga dari dalam.
"Bagi saya, melalui Pansus ini ada persekongkolan yang sempurna antara mereka yang ingin melakukan penyelamatan terhadap teman sejawat," ucap Dahnil.
"Juga mereka yang tidak senang terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyidik-penyidik atau kelompok antikorupsi yang militan dan tidak bisa diintervensi," sambungnya.
Oleh sebab itu, Dahnil mengaku mendukung rencana pembentukan Densus Anti-Korupsi.