Kompas.com - 28/08/2017, 16:19 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar mengatakan, forum pensiunan seperti LVRI, FKPPI, PP Angkatan Laut, PP Angkatan Darat, hingga PP Polri mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait organisasi masyarakat.

Perppu tersebut menjadi landasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah.

"Kami sudah menghadap Menko Polhukam (Wiranto) pada 12 Juni untuk memberi dukungan terhadap langkah pemerintah bubarkan ormas," ujar Agum di kantor PP Polri, Jakarta, Senin (28/8/2017).

(baca: Komisi II Upayakan Percepat Pembahasan Perppu Ormas)

Setelah itu, mereka juga menemui Presiden Joko Widodo dan menyampaikan dukungan yang sama.

Agum mengatakan, forum purnawirawan tidak akan membiarkan ormas-ormas yang memiliki dasar negara selain Pancasila berkuasa di Indonesia.

Polri maupun TNI, kata dia, tak bisa bersikap netral melihat ancaman tersebut.

"Kita harus tegas pada ancaman NKRI dan Pancasila. Dari manapun datangnya ancaman itu, kami tidak boleh bersikap netral, kami harus membela," kata Agum.

(baca: Agum: Ada 10-20 Purnawirawan TNI-Polri Terpengaruh Paham Radikal)

Agum mengatakan, dukungannya kepada Perppu Ormas tidak lantas memihak satu kepentingan elite politik tertentu.

Sikap tersebut semata membela kepentingan bangsa dan demi keutuhan NKRI.

Forum persatuan purnawirawan juga menyuarakan beberapa sikap terkait Perppu Ormas tersebut.

(baca: Istana: Penerapan Sanksi Pidana Perppu Ormas Tak Akan Serampangan)

Mereka meminta agar ormas yang cenderung beraktivitas radikal, melakukan gerakan separatis dan menimbulkan ketidaktertiban dalam bermasyarakat segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Agum menambahkan, pihaknya juga mendesak DPR RI agar menyetujui Perppu Ormas menjadi Undang-undang.

"Kami juga akan surati ke pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan partai politik," kata Agum.

DPR tengah membahas Perppu Ormas. Nantinya, DPR akan mengambil keputusan apakah menerima atau menolak Perppu tersebut menjadi UU.

Sementara di Mahkamah Konstitusi tengah dilakukan uji materi Perppu Omas yang diajukan sejumlah pihak.

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.