Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Duga Pemberian Suap Terkait OTT di Kemenhub Bukan yang Pertama

Kompas.com - 24/08/2017, 16:59 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian suap terkait proyek di Kementerian Perhubungan diduga bukan merupakan kali pertama dilakukan.

Terkait dugaan suap ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8/2017).

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

"Sejauh ini informasi yang kami terima, indikasi penerimaannya bukan penerimaan yang pertama," kata Febri.

Baca: 
OTT di Kemenhub Diduga Terkait Suap Proyek

Sebelumnya, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kementerian Perhubungan disinyalir terkait suap proyek di kementerian tersebut.

"Ada indikasi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan sejumlah proyek di Kementerian tersebut," kata Febri.

Namun, Febri belum bisa menyebutkan proyek yang terkait kasus ini.  

"Proyeknya apa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," ujar Febri.

Baca: 
OTT di Kemenhub, KPK Amankan Lebih dari 10 Tas Berisi Uang

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8/2017).

Tidak lama pasca-OTT. tim KPK langsung mendatangi Kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) dini hari.

Tim KPK menyegel ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Boediono, di Lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.

Baca: 
OTT di Kemenhub, Salah Satu Ruang Dirjen Disegel KPK

Dalam OTT kali ini, penyidik mengamankan lebih dari sepuluh tas berisi uang. Uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang seperti rupiah, dollar Amerika Serikat, dollar Singapura dan lainnya.

KPK menyatakan baru satu orang diamankan dalam kasus ini.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status yang bersangkutan. Rencananya, hari ini akan digelar konferensi pers terkait kasus ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com