Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Sufyan Abd
Dosen

Dosen Digital Public Relations Telkom University, Lulusan Doktoral Agama dan Media UIN SGD Bandung. Aktivis sosial di IPHI Jabar, Pemuda ICMI Jabar, MUI Kota Bandung, Yayasan Roda Amal & Komunitas Kibar'99 Smansa Cianjur. Penulis dan editor lebih dari 10 buku, terutama profil & knowledge management dari instansi. Selain itu, konsultan public relations spesialis pemerintahan dan PR Writing. Bisa dihubungi di sufyandigitalpr@gmail.com

Habis Cakap First Travel, Lupa Menabung Haji

Kompas.com - 23/08/2017, 14:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

Kedua, marilah kita pelihara spirit melakukan amal shaleh dan kebajikan namun di saat bersamaan, perkuatlah sikap wara'  (berhati-hati/tidak tergesa-gesa), hadzar (mawas diri), dan mengutamakan aqli (akal).  

Semua Muslim, bahkan yang fasiq sekalipun, umumnya memiliki hasrat berziarah ke Haramain. Siapa tak mau melihat makam Rasulullah, misalnya. Apalagi di Indonesia, setidaknya di lingkungan penulis, lebih banyak yang ta'at dibandingkan yang tidak/kadang-kadangnya.

Maka, di tengah deru impi menginjak Makkah-Madinah melalui umrah dan atau haji, dan gelombang minat ini kian hari kian bertambah, maka rasanya tak sesuai aqli jika kemudian ada yang menawarkan harga super miring.

Baca: Calon Jemaah Minta Jaminan Diberangkatkan Umrah oleh First Travel

Umpama ada yang menawarkan daging sapi murah meriah saat jelang Lebaran, sebetulnya di saat itulah sikap wara' dan hadzar kita lebih dikedepankan, sehingga tak mudah kaget dan cepat kagum dalam menghadapi realitas bombatis.

Ini perlu ditekankan karena sekiranya kita buka mata lebar, sebetulnya tak hanya First Travel. Nyaris di tiap provinsi ada saja yang berusaha melakukan modus serupa. Oleh karenanya, jangan sampai kejadian serupa berulang di daerah lainnya.

Dengan menanamkan ketidaktergesaan, juga mawas diri, maka tentu kita hanya ingin beribadah melalui mekanisme-jalur yang masuk akal, sistematis, aman, dan sesuai dengan apa yang diatur pihak berwenang.

Dengan pilihan mekanisme semacam itu sudah ada di sekeliling kita, yakni para perbankan syariah, maka sebetulnya tak ada barrier lagi dalam memulai membuka tabungan haji. Bahkan dengan saldo awal Rp 500.000, nama kita sudah terpatri sebagai amal shaleh.

Baca: Kemenag Persilahkan First Travel Ajukan Gugatan ke PTUN

Last but not least, jika yang lain begitu menggebu pergi ziarah maka pantulkanlah semangat tersebut agar kita sekuat ikhtiar dan sepenuh jiwa mengusahakan diri menjadi orang yang mampu, yakni dengan perencanaan optimal berbarengan dengan doa spartan.

Perencanaan sisi materi dan waktu adalah keniscayaan, kita sendiri yang paling tahu pengeluaran mana yang bisa ditekan juga dihilangkan. Sambil meneguhkan diri agar alokasi dana tabungan haji takkan pergi ke arus kas manapun dengan alasan apapun.

Secara simultan, sejak 'azzam dipancangkan, otomatis pula ikhtiar ditingkatkan berbarengan dengan aras doa tak henti-henti. Sebab, berdoa dan atau berikhtiar saja satu sisi maka akan lebih kental nuansa tidak menggenapkan ikhtiar.

Penulis merasakan sendiri sejak ber-'azzam pergi haji bersama istri tahun 2015 lalu, dan sungguh sudah lupa dari mana saja muncul rezeki tersebut, akhirnya awal 2017 telah lunas. Tak terkira secepat itu. Wayar zuqhu min haysu laa yahtasib.

Sungguh, kilasan peristiwa demi peristiwa penuh heboh bisa dan akan terjadi di negeri ini, tapi jangan jadilah kita yang beruntung karena mampu menuai hikmah. First Travel kiranya medium ibrah agar kita semua kian menggebu mengejar slot jemaah haji ke depan. Ayo!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com