Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Menilai Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan dari Kerja Pansus Angket KPK

Kompas.com - 16/08/2017, 16:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, menilai, kinerja Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bertentangan dengan pidato Presiden Joko Widodo soal penguatan lembaga anti-rasuah itu.

Ia mengakui, pembentukan Pansus memang menuai kontroversi.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, menurut Romahurmuziy alias Romi, kinerja Pansus justru mampu membuka hal-hal yang tidak diketahui publik tentang KPK.

"Artinya apa yang selama ini dikhawatirkan terkait ikhtiar-ikhtiar pelemahan terhadap KPK dengan adanyan Pansus itu juga sejauh ini belum ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Romi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Masinton Sebut KPK Punya Rumah Sekap untuk Mengondisikan Saksi Palsu

Ia mengatakan, keberadaan Fraksi PPP dalam Pansus Angket justru menjaga agar tak terjadi upaya pelemahan KPK.

"Yang pasti bahwa PPP tetap memastikan keberadaan Pansus DPR tidak dalam rangka pelemahan. Dan ini sejalan juga dengan pidato presiden yang terakhir tadi yang memberikan pendekatan khusus," papar dia.

"Pemerinrah dengan segenap upaya juga memberikan penguatan terhadap ikhtiar-ikhtiar pemberantasan korupsi termasuk yang dilakukan KPK. Saya kira begitu," lanjut Romi.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komitmen ini ditegaskan Jokowi dalam pidato Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR-DPD) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi.Ini musuh kita bersama," kata Jokowi, di hadapan ratusan anggota Dewan yang hadir.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi.

"Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," kata Jokowi.

Kompas TV Pansus Angket KPK Undang Mahfud MD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com