Kompas.com - 15/08/2017, 20:55 WIB
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, pada Selasa (15/8/2017) sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut Muhadjir memberikan klarifikasi terkait polemik sekolah delapan jam sehari atau full day school yang akan diatur dalam peraturan presiden mengenai pendidikan karakter.

Perpres tersebut akan menggantikan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Saat pertemuan, kata Yenny, Menteri Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mewajibkan siswa belajar selama delapan jam per hari melalui perpres yang akan diterbitkan.

"Jadi intinya pertemuan tadi untuk mengklarifikasi soal konsep full day school yang sedang ramai diperdebatkan. Menteri menjelaskan bahwa tidak ada rencana full day school," ujar Yenny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/8/2017).

"Jadi beliau memberikan jaminan bahwa anak tidak akan sekolah selama delapan jam sehari. Jadi anak SD tetap sekolah sampai pukul 12.00-an, yang SMP sampai 13.20," kata dia. 

Yenny menuturkan, berdasarkan penjelasan Muhadjir, konsep full day school sebenarnya ditujukan untuk memastikan guru memenuhi kewajiban jam kerja selama delapan jam sehari atau 40 jam dalam seminggu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Artinya, kewajiban guru tidak hanya mengajar tidak terbatas pada kegiatan mengajar. Selain itu, kewajiban pemenuhan jam kerja harus dilakukan agar guru bisa mendapatkan tunjangan profesi dan sertifikasi.

"Kebijakan delapan jam di sekolah itu menyangkut gurunya. Mengatur tentang jam kerja guru. Jadi guru itu tidak hanya mengajar. Tujuannya untuk memastikan guru memenuhi kewajiban pemenuhan jam kerja sehingga bisa mendapatkan tunjangan profesi dan terkait persoalan sertifikasi," ucap putri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu.

"Alokasi jam kerja guru delapan jam sehari itu bisa dalam bentuk pengajaran, bimbingan ekstrakurikuler, bimbingan belajar anak di luar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas atau persiapan materi mengajar, evaluasi anak," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Nasional
Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Nasional
IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

Nasional
HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah

HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Nasional
Pengamat: Golkar Harus Pilih Kader Berintegritas Gantikan Azis sebagai Pimpinan DPR

Pengamat: Golkar Harus Pilih Kader Berintegritas Gantikan Azis sebagai Pimpinan DPR

Nasional
Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Nasional
Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Nasional
Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.