Sebelum Bangun Gedung Baru, DPR Akan Tinjau Gedung MK dan BPK

Kompas.com - 15/08/2017, 18:32 WIB
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, BURT berencana untuk meninjau ruangan-ruangan anggota di lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu menyusul rencana DPR membangun gedung kerja baru menggantikan Gedung Nusantara I yang dinilai sudah tak layak digunakan.

"Nanti minggu depan kami coba, kami tinjau ruangan MK, kita tinjau ruangan BPK," ujar Anton di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Rencananya, kunjungan tersebut akan dilakukan pada Jumat pekan depan dan masih dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan perbandingan ruangan anggota lembaga negara lain dengan ruangan anggota DPR saat ini.

"Biar perlihatkan sama orang. Ini kamar camat saja lebih bagus (dari ruangan anggota DPR). Kamar lurah saja lebih bagus," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Ia menyebutkan, saat pertama dibangun, Gedung DPR diperuntukkan bagi kapasitas 800 orang. Saat itu, anggota DPR masih berjumlah 400 orang.

Dari tahun ke tahun, anggota semakin bertambah. Pada 2019, akan menjadi 575 anggota. Adapun, saat ini anggota DPR berjumlah 560 orang.

Setiap satu orang anggota dibantu oleh dua orang staf dan lima orang tenaga ahli.

"Coba bayangkan, delapan kali 560 itu kan sudah 5.000 orang. Tiap hari. Belum lagi kalau datang tamu, belum lagi wartawan datang. Jadi 5.000 sampai 6.000 lalu lalang," kata dia.

Setelah terjadi gempa pada 2011, ada keretakan pada gedung tersebut sehingga diminta mengurangi beban gedung.

"Kemiringan sih enggak. Tapi 2011 diminta mengurangi beban," ujar Anton.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

Kompas TV Di masa resesnya, para anggota dewan kembali menuai polemik di masyarakat dengan rencana pembangunan gedung baru yang kembali bergulir.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X