Sebelum Bangun Gedung Baru, DPR Akan Tinjau Gedung MK dan BPK

Kompas.com - 15/08/2017, 18:32 WIB
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, BURT berencana untuk meninjau ruangan-ruangan anggota di lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu menyusul rencana DPR membangun gedung kerja baru menggantikan Gedung Nusantara I yang dinilai sudah tak layak digunakan.

"Nanti minggu depan kami coba, kami tinjau ruangan MK, kita tinjau ruangan BPK," ujar Anton di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Rencananya, kunjungan tersebut akan dilakukan pada Jumat pekan depan dan masih dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan perbandingan ruangan anggota lembaga negara lain dengan ruangan anggota DPR saat ini.

"Biar perlihatkan sama orang. Ini kamar camat saja lebih bagus (dari ruangan anggota DPR). Kamar lurah saja lebih bagus," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Ia menyebutkan, saat pertama dibangun, Gedung DPR diperuntukkan bagi kapasitas 800 orang. Saat itu, anggota DPR masih berjumlah 400 orang.

Dari tahun ke tahun, anggota semakin bertambah. Pada 2019, akan menjadi 575 anggota. Adapun, saat ini anggota DPR berjumlah 560 orang.

Setiap satu orang anggota dibantu oleh dua orang staf dan lima orang tenaga ahli.

"Coba bayangkan, delapan kali 560 itu kan sudah 5.000 orang. Tiap hari. Belum lagi kalau datang tamu, belum lagi wartawan datang. Jadi 5.000 sampai 6.000 lalu lalang," kata dia.

Setelah terjadi gempa pada 2011, ada keretakan pada gedung tersebut sehingga diminta mengurangi beban gedung.

"Kemiringan sih enggak. Tapi 2011 diminta mengurangi beban," ujar Anton.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

Kompas TV Di masa resesnya, para anggota dewan kembali menuai polemik di masyarakat dengan rencana pembangunan gedung baru yang kembali bergulir.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X