Kuasa Hukum Nilai Pembelian Heli AW101 Belum Layak Jadi Kasus Korupsi

Kompas.com - 14/08/2017, 20:52 WIB
Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Widodo S. Jusuf/ANTARA/POOL/17Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Marsekal Pertama TNI FA, Santrawan Paparang, menilai kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 yang menjerat kliennya sebagai tersangka, belum layak menjadi kasus tindak pidana korupsi.

Sebuah perkara korupsi, menurut dia, harus dimulai dari adanya audit kerugian negara. Namun, dalam kasus AW101, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melakukan audit.

"Belum ada laporan dan audit kerugian negara. Jadi ini (pembelian helikopter AW101) belum layak disebut sebagai kasus tindak pidana korupsi, terlalu terburu-buru dan dipaksakan," kata Paparang dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2017).

Apalagi, Paparang melanjutkan, pembelian helikopter AW101 telah masuk dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Dengan kata lain, pembelian helikopter AW101 telah disetujui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

"Artinya pembelian helikopter AW101 ini telah sesuai mekanisme yang berlaku, dan ini bagian dari pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan)," ujar Paparang.

Kasus pembelian helikopter AW101, lanjut dia, banyak mendapat perhatian publik karena indikasi kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelidikannya.

Dari sejak dasar kerugian negara yang belum keluar, hingga proses pengumuman beberapa tersangka oleh Panglima TNI yang dianggap melampaui kewenangan dan menabrak aturan hukum.

TNI AU, menurut dia, pada bulan Februari tahun ini sudah melakukan investigasi kasus. Hasil investigasi ditemui bahwa pengadaan dan penggantian jenis helikopter telah memenuhi persyaratan administrasi, prosedur dan sudah diketahui semua pihak.

TNI AU masih terus melakukan investigasi lanjutan atas beberapa hal yang diperlukan.

(Baca juga: Tim Investigasi TNI AU Masih Dalami Pembelian Helikopter AW 101)

Keputusan pembelian helikopter AW 101 juga sudah mendapatkan persetujuan, baik DPR maupun pemerintah dalam anggaran negara 2016, mencakup helikopter AW 101 VVIP untuk Angkatan Udara.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X