Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 07/08/2017, 07:40 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai, tudingan yang dilontarkan pihak Pansus Hak Angket KPK mengabaikan prinsip penyelidikan yang obyektif.

Hal tersebut disampaikan Licius menanggapi tudingan Pansus soal rumah sekap yang disebut dimiliki KPK.

Tudingan Pansus tersebut sudah diklarifikasi KPK dengan menyatakan bahwa lokasi yang dimaksud merupakan safe house alias rumah aman.

Licius menilai, Pansus yang semakin karena "ditinggal" dua fraksi, seolah ingin menunjukkan kekuatannya di mata publik.

Untuk kepentingan tersebut, menurut dia, Pansus memilih membuat informasi mengenai berbagai penyimpangan KPK khususnya dalam memproses para saksi atau tersangka korupsi selama ini.

Baca: Jubir KPK: Sayang Sekali Anggota DPR Tidak Bisa Bedakan "Safe House" dengan Rumah Sekap

Dari sejumlah informasi yang dilontarkan oleh Pansus, Lucius menilai, belum satu pun yang hingga saat ini bisa meyakinkan publik dengan bukti yang valid.

Pansus cenderung mengulang informasi soal "kisah horor" KPK, yang didapatkan dari orang-orang yang pernah berurusan dengan KPK baik sebagai saksi, tersangka, hingga terpidana.

"Kalau melihat cara kerja penyelidikan sebagaimana nampak melalui pernyataan-pernyataan anggota Pansus, nampak bahwa Pansus penyelidikan hak angket KPK secara sengaja memilih untuk mengabaikan soal prinsip kerja penyelidikan yang objektif," kata Lucius, kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Ia menduga, Pansus sengaja memilih untuk menyiarkan informasi-informasi sepotong-potong tanpa upaya klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu.

Cara kerja ini dinilainya mirip dengan menjual rumor.

Baca: Masinton Sebut KPK Punya Rumah Sekap untuk Mengondisikan Saksi Palsu

Akibatnya, prinsip kerja penyelidikan yang seharusnya dilakukan Pansus untuk mencari tahu kebenaran, menjadi terhambat.

Pansus dianggap hanya sibuk mengumpulkan informasi yang memojokkan KPK.

"Dengan kata lain, cara kerja Pansus ini sesungguhnya bukan menyelidiki lagi tetapi hanya menyortir informasi sebagai alat legitimasi untuk menggapai tujuan mereka memojokkan atau melemahkan KPK," ujar Lucius.

Padahal, dia menyatakan seharusnya Pansus menjadi alat untuk melakukan pencarian informasi, pengujian informasi, klarifikasi, verifikasi, sebelum akhirnya membuat kesimpulan dan rekomendasi akhir.

Tanpa melakukan hal tersebut, Pansus membuat publik menjadi korban karena menyampaikan informasi yang sumir bahkan belum tentu kebenarannya.

"Pansus tidak boleh lupa bahwa publik juga punya sumber informasi masing-masing untuk menguji informasi-informasi yang disampaikan dari anggota Pansus," ujar Lucius.

Ia menyatakan, publik bisa menuntut Pansus untuk tidak hanya sekadar menghabiskan waktu dan anggaran dengan mengumbar informasi apa saja yang bisa menjelekkan citra KPK.

Lebih bijak, kata Lucius, Pansus melakukan evaluasi atas yang telah mereka lakukan.

Kompas TV Blusukan Pansus Hak Angket - News Or Hoax

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah 2, Total 25 Orang Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus BTS 4G Bakti Kominfo

Bertambah 2, Total 25 Orang Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Piala Dunia U20 Batal Digelar di Indonesia, Moeldoko Minta Skuad Garuda Nusantara Jangan Kecewa

Piala Dunia U20 Batal Digelar di Indonesia, Moeldoko Minta Skuad Garuda Nusantara Jangan Kecewa

Nasional
Lewat RUU Kesehatan, Kemenkes Bakal Perbaiki Pengumpulan SKP lewat Sistem 'Online'

Lewat RUU Kesehatan, Kemenkes Bakal Perbaiki Pengumpulan SKP lewat Sistem "Online"

Nasional
Debat Panas 8 Jam Mahfud Versus 'Everybody' di Komisi III DPR yang Berujung Salaman

Debat Panas 8 Jam Mahfud Versus "Everybody" di Komisi III DPR yang Berujung Salaman

Nasional
Indonesia Terancam Sanksi FIFA, Plt Menpora: Mudah-mudahan Tidak, Syukur-syukur Malah Ada Bonus

Indonesia Terancam Sanksi FIFA, Plt Menpora: Mudah-mudahan Tidak, Syukur-syukur Malah Ada Bonus

Nasional
Komjen Rycko Akan Jadi Kepala BNPT Gantikan Boy Rafli, Ini Kata Polri

Komjen Rycko Akan Jadi Kepala BNPT Gantikan Boy Rafli, Ini Kata Polri

Nasional
Soal Tawaran Jadi Cawapres, Abraham Samad: Hanya Saya, Pak Jokowi, dan Tuhan yang Tahu

Soal Tawaran Jadi Cawapres, Abraham Samad: Hanya Saya, Pak Jokowi, dan Tuhan yang Tahu

Nasional
Saling Serang Mahfud dan Benny K Harman soal Transaksi Janggal: Singgung Wewenang hingga Isu Singkirkan Menkeu

Saling Serang Mahfud dan Benny K Harman soal Transaksi Janggal: Singgung Wewenang hingga Isu Singkirkan Menkeu

Nasional
KPK Ungkap Modus Korupsi Tukin di ESDM: Seolah-olah Typo, Rp 5 Juta Jadi Rp 50 Juta

KPK Ungkap Modus Korupsi Tukin di ESDM: Seolah-olah Typo, Rp 5 Juta Jadi Rp 50 Juta

Nasional
Tinjau Panen Raya Padi di Maros, Jokowi: Surplus Panen Bisa untuk Daerah Lain

Tinjau Panen Raya Padi di Maros, Jokowi: Surplus Panen Bisa untuk Daerah Lain

Nasional
Abraham Samad: Saya dan Pak BW Disingkirkan dari KPK, Bukan Baper tetapi Kecewa

Abraham Samad: Saya dan Pak BW Disingkirkan dari KPK, Bukan Baper tetapi Kecewa

Nasional
Ketua Komisi X Prihatin Sebut Timnas Gagal Tampil di Depan Publik Sendiri

Ketua Komisi X Prihatin Sebut Timnas Gagal Tampil di Depan Publik Sendiri

Nasional
2 Eks Sekjen Kemenkominfo Jadi Saksi Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

2 Eks Sekjen Kemenkominfo Jadi Saksi Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Respons Politikus PDI-P Usai FIFA Batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia

Respons Politikus PDI-P Usai FIFA Batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia

Nasional
KPK Panggil Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite Jadi Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

KPK Panggil Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite Jadi Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke