Kompas.com - 07/08/2017, 07:40 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai, tudingan yang dilontarkan pihak Pansus Hak Angket KPK mengabaikan prinsip penyelidikan yang obyektif.

Hal tersebut disampaikan Licius menanggapi tudingan Pansus soal rumah sekap yang disebut dimiliki KPK.

Tudingan Pansus tersebut sudah diklarifikasi KPK dengan menyatakan bahwa lokasi yang dimaksud merupakan safe house alias rumah aman.

Licius menilai, Pansus yang semakin karena "ditinggal" dua fraksi, seolah ingin menunjukkan kekuatannya di mata publik.

Untuk kepentingan tersebut, menurut dia, Pansus memilih membuat informasi mengenai berbagai penyimpangan KPK khususnya dalam memproses para saksi atau tersangka korupsi selama ini.

Baca: Jubir KPK: Sayang Sekali Anggota DPR Tidak Bisa Bedakan "Safe House" dengan Rumah Sekap

Dari sejumlah informasi yang dilontarkan oleh Pansus, Lucius menilai, belum satu pun yang hingga saat ini bisa meyakinkan publik dengan bukti yang valid.

Pansus cenderung mengulang informasi soal "kisah horor" KPK, yang didapatkan dari orang-orang yang pernah berurusan dengan KPK baik sebagai saksi, tersangka, hingga terpidana.

"Kalau melihat cara kerja penyelidikan sebagaimana nampak melalui pernyataan-pernyataan anggota Pansus, nampak bahwa Pansus penyelidikan hak angket KPK secara sengaja memilih untuk mengabaikan soal prinsip kerja penyelidikan yang objektif," kata Lucius, kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Ia menduga, Pansus sengaja memilih untuk menyiarkan informasi-informasi sepotong-potong tanpa upaya klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu.

Cara kerja ini dinilainya mirip dengan menjual rumor.

Baca: Masinton Sebut KPK Punya Rumah Sekap untuk Mengondisikan Saksi Palsu

Akibatnya, prinsip kerja penyelidikan yang seharusnya dilakukan Pansus untuk mencari tahu kebenaran, menjadi terhambat.

Pansus dianggap hanya sibuk mengumpulkan informasi yang memojokkan KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.