Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bersaing dengan Hary Tanoe dan Prabowo dalam Rapimnas Perindo

Kompas.com - 04/08/2017, 09:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo akan menggelar rapat pimpinan nasional untuk menentukan calon presiden yang diusung pada Pemilu 2019 mendatang.

Presiden petahana, Joko Widodo, memiliki peluang paling besar. Namun, Jokowi harus tetap bersaing dengan nama lain, seperti Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, partainya memang ingin segera mendapatkan kepastian mengenai calon presiden yang diusung agar segera bisa melakukan sosialisasi kepada publik.

"Dari nama yang ada, memang yang menguat antara Jokowi sama Hary Tanoe," kata Rofiq saat dihubungi, Jumat (4/8/2017).

Menurut Rofiq, Jokowi banyak didukung kader Perindo karena menunjukkan prestasi yang satu arah dengan cita-cita politik Partai Perindo.

Sementara Hary Tanoe dipilih karena merupakan pendiri sekaligus ketua umum yang telah membesarkan Perindo.

"Sudah barang tentu ini kan kader partai sangat menginginkan ketuanya jadi capres, biasa di parpol," kata Rofiq.

(Baca juga: Usung Jokowi, Perindo Tegaskan Hary Tanoe Tak Pernah Nyatakan Maju Pilpres)

Kendati demikian, lanjut Rofiq, Hary Tanoe tidak memaksakan diri menjadi satu-satunya calon presiden dari Perindo. Hary tetap membuka peluang bagi kandidat lain.

"Pak Prabowo juga masuk dalam radar Perindo, sudah pasti sebagai tokoh besar masuk dalam radar itu," ucap Rofiq.

"Tapi dari nama nama yang ada itu memang lebih mengarah ke Jokowi karena gagasan dan cita-cita politik Perindo itu bisa ditempel di Jokowi," kata dia.

(Baca juga: Jurus "Putar Haluan" Partai Perindo...)

Selain membahas soal capres yang akan diusung, nantinya Rapimnas Perindo juga akan membahas membentuk suatu badan khusus badan praktis untuk pemenangan Pemilu 2019.

Perindo juga akan membuat suatu konsensus secara nasional untuk melakukan rekrutmen caleg potensial di setiap dapil. Rapimnas rencananya akan digelar pada akhir tahun 2017.

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com