Mendagri Akui dari Pusat Sampai Desa Banyak Sumber Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih banyak praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menghadiri workshop workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).

"Mulai dari tingkat pusat sampai desa itu panjang dan banyak sumber pungli," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, ada tujuh area rawan pungli di lingkungan pemerintahan daerah. Ketujuh area tersebut adalah sektor perizinan, hibah, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa.

(baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Meski demikian, Tjaho menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri telah mengupayakan pemberantasan pungli melalui pendekatan hukum.

Selain itu, pihaknya juga mencanangkan penanaman budaya anti-pungli, sosialiasi dan pemetaan area rawan pungli.

"Pendekatan hukum harus jadi pijakan saber pungli. Penindakan tegas terhadap aparat dan masyarakat," tutur Tjahjo.

"Arahan Presiden (Joko Widodo) sudah jelas, satu rupiah pun harus di lawan," tegasnya.

(baca: Sejak Dibentuk, Satgas Saber Pungli Amankan Uang Rp 17 Miliar)

Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Dari seluruh aduan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan.

Masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.