Pertemuan Jokowi-Kapolri dan Titik Terang Kasus Novel Baswedan...

Kompas.com - 01/08/2017, 07:54 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7). Kapolri dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan kasus Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17 ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7). Kapolri dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan kasus Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Misteri penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai menemui titik terang, setelah 111 hari peristiwa itu terjadi.

Polisi memiliki sketsa wajah satu di antara dua pelaku. Sketsa itu pun dirilis Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017), seusai Tito melapor ke Presiden Joko Widodo.

"Ciri-cirinya pria dengan tinggi sekitar 167-170 sentimeter dan berkulit agak hitam. Rambutnya keriting kemudian badan agak ramping," ujar Tito sembari memamerkan selembar sketsa wajah pelaku.

"Kami akan umumkan lebih luas lagi dengan harapan ada feed back dari publik soal siapa orang ini," kata dia.

Pria tersebut diduga kuat pengendara motor yang membonceng pelaku lain. Pelaku lain itulah yang menyiramkan air keras ke wajah Novel. Polisi belum berhasil membuat sketsa wajah pelaku kedua ini.

Sketsa wajah satu dari dua penyerang Novel didapatkan dari seorang saksi yang tidak ingin namanya dipublikasikan atas alasan keamanan.

"(Sketsa wajah pelaku) pilihannya itu ada buruk, baik, baik sekali dan sangat baik. Hasilnya, kesimpulan saksi adalah baik," ujar Tito.

Sang saksi, lanjut Tito, melihat pelaku berdiri di dekat masjid sekitar lima menit sebelum waktu penyerangan. Gerak- geriknya sangat mencurigakan.

Saksi sendiri awalnya biasa-biasa melihat pria itu meskipun memiliki gerak-gerik mencurigakan. Namun, saat itu dia tak menyangka bahwa akan terjadi penyerangan terhadap Novel. Setelah penyerangan terjadi, barulah ia melaporkannya kepada polisi.

Pembuatan sketsa wajah pelaku itu cukup rumit. Selain mesti dilakukan crosscheck berkali-kali ke saksi. Polisi juga bekerja sama dengan Kepolisian Australia untuk merangkai sketsa wajah tersebut.

"Sketsa ini kami buat berulang-ulang, mulai dari sketsa (dengan menggunakan) tangan, sampai menggunakan tekonologi dan terakhir kami bekerja sama dengan AFP, Polisi Australia, kemudian kami rekonstruksi menggunakan sistem komputer dan kami mendapatkan ini," ujar Tito sembari menunjukan sketsa wajah itu lagi.

(Baca juga: Masyarakat Diminta Segera Melapor jika Kenali Sketsa Penyerang Novel)

Pembuatan sketsa wajah itu juga otomatis menggugurkan empat pria yang sebelumnya sempat ditahan polisi. Keempat orang itu memiliki tinggi tidak lebih dari 160 sentimeter. Tidak cocok dengan ciri-ciri fisik pria di sketsa wajah.

Lebih-lebih, keempat orang itu memiliki alibi yang kuat, tidak berada di lokasi penyerangan saat peristiwa tersebut berlangsung.

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi mengecam aksi kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/4). Mereka dengan membawa gambar wajah Novel meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kekerasan tersebut. Kompas/Alif Ichwan Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi mengecam aksi kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/4). Mereka dengan membawa gambar wajah Novel meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kekerasan tersebut.
Tim gabungan

Untuk lebih menggencarkan pencarian pelaku, Tito mengajak KPK untuk membentuk tim investigasi gabungan. Pada 16 Juni 2017 lalu, Tito menyampaikan langsung ajakan tersebut kepada para komisioner KPK di Gedung KPK.

Tim investigasi gabungan Polri-KPK ini dinilai lebih kuat daripada tim pencari fakta seperti yang digagas para pegiat antikorupsi.

"Tim investigasi ini bukan mencari fakta lagi. Kalau mencari fakta itu kan tidak pro yustisia. Hasilnya tak bisa langsung diajukan sebagai barang bukri kemudian diajukan ke pengadilan. Tapi tim investigasi gabungan ini artinya sudah melakukan investigasi," ujar Tito.

Bahkan, Tito mempersilakan tim KPK untuk mengevaluasi atau mengecek kembali hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan Polri sebelumnya.

(Baca: Kapolri Persilakan KPK Cek Hasil Penyidikan Penyerangan Novel)

Hal itu demi menghindari persepsi negatif masyarakat kepada Polri yang hingga saat ini belum juga berhasil mengungkap perkara penyerangan Novel itu.

"Kami sudah sangat terbuka ya kepada tim KPK yang bergabung untuk meng-crosscheck kembali alibi-alibi itu," ujar Tito.

Tito mengakui bahwa muncul keraguan publik terhadap kinerja kepolisian dalam mengusut kasus penyerangan Novel Baswedan. Dengan menggandeng KPK, Polri berharap mampu meredam keraguan tersebut.

"Selama ini juga saya kira tim Polri bekerja. Oke, kalau mungkin (Polri) dianggap kurang kredibel, saya kira tim dari KPK sangat dipercaya publik," kata Tito.

Usut dugaan jenderal polisi

Dalam waktu dekat, tim penyidik Polri akan menggali lagi keterangan Novel di Singapura. Khusunya soal pernyataan Novel di media massa beberapa waktu lalu bahwa ada dugaan jenderal polisi terlibat di dalam penyerangan terhadap dirinya.

"Berkaitan informasi dari Novel Baswedan yang disampaikan ke publik, soal dugaan adanya jenderal polisi, ini perlu kami tindaklanjuti dengan mendengar keterangan Novel secara langsung. Itu adalah pro yustisia," ujar Tito.

"Untuk itu, kami sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura untuk mendengar keterangan saudara Novel Baswedan secara langsung," tutur dia.

(Baca: Polri Ajak KPK Periksa Novel Baswedan di Singapura)

Sejumlah pegawai KPK menggelar doa bersama untuk Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Doa bersama yang dihadiri pimpinan, mantan pimpinan, dan pegawai KPK serta istri dari Novel Baswedan, Rina Emilda, itu digelar dalam rangka memperingati 100 hari peristiwa penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. ANTARA FOTO/RENO ESNIR Sejumlah pegawai KPK menggelar doa bersama untuk Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Doa bersama yang dihadiri pimpinan, mantan pimpinan, dan pegawai KPK serta istri dari Novel Baswedan, Rina Emilda, itu digelar dalam rangka memperingati 100 hari peristiwa penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Penggalian keterangan itu sudah dikomunikasikan kepada KPK. Tito berharap KPK dapat mendampingi penggalian keterangan tersebut agar transparan.

Tito mengatakan, berdasarkan komunikasi sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahadrjo sendiri yang akan mendampingi tim Polri untuk memeriksa Novel.

Namun, hingga saat ini Polri belum mendapatkan kepastian dari KPK kapan pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan secara bersama sama.

Apresiasi KPK

Pihak KPK sendiri menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Kapolri menunjukkan bahwa Presiden peduli dan menginginkan agar kasus penyerangan Novel segera terungkap.

Oleh sebab itu, KPK berharap ada kemajuan dalam pengusutan kasus Novel yang terjadi April lalu.

"Terkait dengan perhatian Presiden terhadap kasus ini, kami melihatnya sebagai sinyal baik agar peneror tersebut tidak lagi dibiarkan berlama-lama bebas di luar," kata Febri, saat dikonfirmasi, Senin.

"Karena risiko tentu tidak hanya pada Novel, atau pegawai KPK lainnya, tetapi juga pada pihak-pihak yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi," ucap dia.

(Baca: Bagi KPK, Pertemuan Presiden dan Kapolri Jadi Sinyal Baik Pengungkapan Kasus Novel)

Ke depannya, KPK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polri demi percepatan pengungkapan kasus tersebut.

Soal tawaran kerja sama tim investigasi gabungan Polri-KPK, Febri mengatakan, KPK tidak mungkin melaksanakan tugas yang bukan wewenangnya sesuai undang-undang.

Sebab, penyerangan Novel merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang KPK.

"KPK tentu hanya dapat menjalankan tugas sepanjang sesuai dengan kewenangan di undang-undang," kata Febri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X