Salin Artikel

Pertemuan Jokowi-Kapolri dan Titik Terang Kasus Novel Baswedan...

Polisi memiliki sketsa wajah satu di antara dua pelaku. Sketsa itu pun dirilis Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017), seusai Tito melapor ke Presiden Joko Widodo.

"Ciri-cirinya pria dengan tinggi sekitar 167-170 sentimeter dan berkulit agak hitam. Rambutnya keriting kemudian badan agak ramping," ujar Tito sembari memamerkan selembar sketsa wajah pelaku.

"Kami akan umumkan lebih luas lagi dengan harapan ada feed back dari publik soal siapa orang ini," kata dia.

Pria tersebut diduga kuat pengendara motor yang membonceng pelaku lain. Pelaku lain itulah yang menyiramkan air keras ke wajah Novel. Polisi belum berhasil membuat sketsa wajah pelaku kedua ini.

Sketsa wajah satu dari dua penyerang Novel didapatkan dari seorang saksi yang tidak ingin namanya dipublikasikan atas alasan keamanan.

"(Sketsa wajah pelaku) pilihannya itu ada buruk, baik, baik sekali dan sangat baik. Hasilnya, kesimpulan saksi adalah baik," ujar Tito.

Sang saksi, lanjut Tito, melihat pelaku berdiri di dekat masjid sekitar lima menit sebelum waktu penyerangan. Gerak- geriknya sangat mencurigakan.

Saksi sendiri awalnya biasa-biasa melihat pria itu meskipun memiliki gerak-gerik mencurigakan. Namun, saat itu dia tak menyangka bahwa akan terjadi penyerangan terhadap Novel. Setelah penyerangan terjadi, barulah ia melaporkannya kepada polisi.

Pembuatan sketsa wajah pelaku itu cukup rumit. Selain mesti dilakukan crosscheck berkali-kali ke saksi. Polisi juga bekerja sama dengan Kepolisian Australia untuk merangkai sketsa wajah tersebut.

"Sketsa ini kami buat berulang-ulang, mulai dari sketsa (dengan menggunakan) tangan, sampai menggunakan tekonologi dan terakhir kami bekerja sama dengan AFP, Polisi Australia, kemudian kami rekonstruksi menggunakan sistem komputer dan kami mendapatkan ini," ujar Tito sembari menunjukan sketsa wajah itu lagi.

Pembuatan sketsa wajah itu juga otomatis menggugurkan empat pria yang sebelumnya sempat ditahan polisi. Keempat orang itu memiliki tinggi tidak lebih dari 160 sentimeter. Tidak cocok dengan ciri-ciri fisik pria di sketsa wajah.

Lebih-lebih, keempat orang itu memiliki alibi yang kuat, tidak berada di lokasi penyerangan saat peristiwa tersebut berlangsung.

Untuk lebih menggencarkan pencarian pelaku, Tito mengajak KPK untuk membentuk tim investigasi gabungan. Pada 16 Juni 2017 lalu, Tito menyampaikan langsung ajakan tersebut kepada para komisioner KPK di Gedung KPK.

Tim investigasi gabungan Polri-KPK ini dinilai lebih kuat daripada tim pencari fakta seperti yang digagas para pegiat antikorupsi.

"Tim investigasi ini bukan mencari fakta lagi. Kalau mencari fakta itu kan tidak pro yustisia. Hasilnya tak bisa langsung diajukan sebagai barang bukri kemudian diajukan ke pengadilan. Tapi tim investigasi gabungan ini artinya sudah melakukan investigasi," ujar Tito.

Bahkan, Tito mempersilakan tim KPK untuk mengevaluasi atau mengecek kembali hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan Polri sebelumnya.

(Baca: Kapolri Persilakan KPK Cek Hasil Penyidikan Penyerangan Novel)

Hal itu demi menghindari persepsi negatif masyarakat kepada Polri yang hingga saat ini belum juga berhasil mengungkap perkara penyerangan Novel itu.

"Kami sudah sangat terbuka ya kepada tim KPK yang bergabung untuk meng-crosscheck kembali alibi-alibi itu," ujar Tito.

Tito mengakui bahwa muncul keraguan publik terhadap kinerja kepolisian dalam mengusut kasus penyerangan Novel Baswedan. Dengan menggandeng KPK, Polri berharap mampu meredam keraguan tersebut.

"Selama ini juga saya kira tim Polri bekerja. Oke, kalau mungkin (Polri) dianggap kurang kredibel, saya kira tim dari KPK sangat dipercaya publik," kata Tito.

Usut dugaan jenderal polisi

Dalam waktu dekat, tim penyidik Polri akan menggali lagi keterangan Novel di Singapura. Khusunya soal pernyataan Novel di media massa beberapa waktu lalu bahwa ada dugaan jenderal polisi terlibat di dalam penyerangan terhadap dirinya.

"Berkaitan informasi dari Novel Baswedan yang disampaikan ke publik, soal dugaan adanya jenderal polisi, ini perlu kami tindaklanjuti dengan mendengar keterangan Novel secara langsung. Itu adalah pro yustisia," ujar Tito.

"Untuk itu, kami sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura untuk mendengar keterangan saudara Novel Baswedan secara langsung," tutur dia.

(Baca: Polri Ajak KPK Periksa Novel Baswedan di Singapura)

Tito mengatakan, berdasarkan komunikasi sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahadrjo sendiri yang akan mendampingi tim Polri untuk memeriksa Novel.

Namun, hingga saat ini Polri belum mendapatkan kepastian dari KPK kapan pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan secara bersama sama.

Apresiasi KPK

Pihak KPK sendiri menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Kapolri menunjukkan bahwa Presiden peduli dan menginginkan agar kasus penyerangan Novel segera terungkap.

Oleh sebab itu, KPK berharap ada kemajuan dalam pengusutan kasus Novel yang terjadi April lalu.

"Terkait dengan perhatian Presiden terhadap kasus ini, kami melihatnya sebagai sinyal baik agar peneror tersebut tidak lagi dibiarkan berlama-lama bebas di luar," kata Febri, saat dikonfirmasi, Senin.

"Karena risiko tentu tidak hanya pada Novel, atau pegawai KPK lainnya, tetapi juga pada pihak-pihak yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi," ucap dia.

(Baca: Bagi KPK, Pertemuan Presiden dan Kapolri Jadi Sinyal Baik Pengungkapan Kasus Novel)

Ke depannya, KPK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polri demi percepatan pengungkapan kasus tersebut.

Soal tawaran kerja sama tim investigasi gabungan Polri-KPK, Febri mengatakan, KPK tidak mungkin melaksanakan tugas yang bukan wewenangnya sesuai undang-undang.

Sebab, penyerangan Novel merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang KPK.

"KPK tentu hanya dapat menjalankan tugas sepanjang sesuai dengan kewenangan di undang-undang," kata Febri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/07543231/pertemuan-jokowi-kapolri-dan-titik-terang-kasus-novel-baswedan-

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke