Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III: Kasus Novel Jadi Pertaruhan Kredibilitas Kapolri

Kompas.com - 01/08/2017, 07:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menilai pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menjadi tantangan bagi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Berhasil atau tidaknya Polri dalam mengungkap kasus ini dinilai akan berdampak pada kredibilitas Polri. Terlebih, kasus ini disorot oleh masyarakat luas dan akhirnya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

"Hal ini akan menjadi taruhan kredibilitas Kapolri saat ini," kata Arsul saat dihubungi, Senin (31/7/2017).

Jika berhasil, maka keberhasilan tersebut dianggap dapat menjadi poin tersendiri bagi Tito. Apalagi, kasus penganiayaan terhadap aktivis korupsi pernah terjadi sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni terhadap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun.

Namun, kasus tersebut belum berhasil diungkap hingga saat ini meski mendapat atensi yang sama dari Presiden SBY saat itu.

Di sisi lain, Arsul nenambahkan, Novel juga harus kooperatif dengan pihak Polri. Misalnya, dalam mengungkap sosok jenderal polisi yang terlibat dalam penyerangannya, Novel perlu secara terbuka menyampaikannya kepada Polri.

Novel diminta tidak hanya mengeksposnya kepada media massa.

"Ia perlu secara terbuka menyatakan siap diperiksa polisi dan membeberkan apa yang diketahuinya," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Jika dia 'ogah-ogahan' di-BAP polisi untuk pernyataannya itu, maka itu bukan sikap gentle seorang penegak hukum," kata Arsul.

Pengungkapan kasus ini pada akhirnya kembali berpulang kepada Novel untuk ikut mengungkap kasusnya, atau hanya membiarkan isu keterlibatan jenderal polisi tersebut hanya menjadi pembicaraan di publik.

"Berpulang kepada Novel apakah dia ingin berkontribusi dalam pengungkapan kasusnya atau menjadikan dugaan keterlibatan jenderal tersebut hanya sekedar lemparan unutk menjadi gunjingan publik," ucap Arsul.

(Baca juga: Bagi KPK, Pertemuan Presiden dan Kapolri Jadi Sinyal Baik Pengungkapan Kasus Novel)

Hingga Senin kemarin, tepat 111 hari pasca-penyerangan terhadap Novel Baswedan. Penyerangan dengan menggunakan air keras itu telah membuat kedua mata Novel rusak.

Saat ini, kondisi mata kanan Novel semakin membaik. Sementara mata kirinya masih belum bisa melihat.

Novel sebelumnya menduga ada campur tangan jenderal polisi dalam serangan terhadapnya. Hal inilah yang kemudian membuat polisi cukup lama mengungkap kasus tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, tim penyidik akan menelusuri dugaan keterlibatan jenderal polisi dalam kasus penyerangan Novel Baswedan. Untuk itu, tim akan meminta keterangan Novel di Singapura.

"Informasi dari Novel Baswedan yang disampaikan ke publik, dugaan jenderal polisi, sudah kami sampaikan bahwa ini perlu ditindaklanjuti dengan dengar keterangan Novel Baswedan secara langsung. Pro justicia. Kami sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura," ujar Tito dalam jumpa pers di kantor Presiden, Senin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, KPK masih perlu menunggu perkembangan hasil penyidikan Polri karena domain kasus ini adalah tindak pidana umum. Ke depannya, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan demi pengungkapan kasus tersebut.

"KPK tentu hanya dapat menjalankan tugas sepanjang sesuai dengan kewenangan di Undang-Undang," kata Febri.

Kompas TV KPK Gelar Doa Bersama Untuk Novel Baswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com