Jokowi Berkomitmen Kembangkan Mobil Listrik

Kompas.com - 30/07/2017, 13:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau Masjid Atta Darut, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (9/12/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo saat meninjau Masjid Atta Darut, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (9/12/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Komitmen Presiden ini dilatarberlakangi banyak pertimbangan, seperti perubahan global dan dampaknya terhadap iklim dan lingkungan.

"Ke depan itu mau enggak mau, memang mobil listrik harus kita hitung (perhitungkan). Harus kita lihat. Karena semua akan mengarah ke sana," kata Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke acara Lebaran Betawi 2017 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).

Jokowi mengatakan, semua persiapan termasuk regulasi dan riset harus disusun mulai sekarang. Jokowi menyampaikan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bisa mengambil peran dalam penelitian dan pengembangan mobil listrik itu.

"Jangan sampai, besok orang sudah ke sana (mengembangkan mobil listrik mereka), kita bingung (belum punya persiapan)," kata Presiden.

Jokowi menyampaikan, selain persiapan regulasi dan riset, pemerintah juga perlu menyusun insentif yang dapat mendorong semangat pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut bisa diberikan kepada penemu, peneliti, maupun industri.

"Ini semua harus disiapkan," kata Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan draft Peraturan Presiden tentang pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi.

"Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik. Kebijakan ini untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Sedang disusun (aturannya), barangkali akan berupa peraturan presiden," kata Jonan seperti dikutip dari harian Kompas, Rabu lalu.

Bila rencana itu berhasil diterapkan, impor minyak maupun elpiji bisa ditekan cukup drastis.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah regulasi mengenai pemanfaatan gas untuk transportasi, tetapi hasilnya tak optimal.

Menurut Jonan, selain Kementerian ESDM, instansi lain yang terlibat penyunan draft peraturan tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Dengan Kementerian Keuangan, salah satu hal yang dibahas termasuk masalah perpajakan.

Menurut dia, dengan sistem perpajakan yang ada sekarang ini, impor mobil listrik akan menjadi sangat mahal harganya bagi konsumen di Indonesia.

"Ide teknisnya adalah baterai mobil listrik, bila tenaganya habis, bisa ditukar dengan yang sudah terisi penuh. Sistemnya semacam penukaran tabung elpiji. Soal perakitan di mana dan impor segala macamnya itu di Kementerian Perindustrian," ujar Jonan.

Jonan menambahkan, bila rencana itu terealisasi, maka impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, termasuk elpiji, akan turun drastis. Penggunaan tenaga listrik untuk transportasi juga sejalan dengan rencana bauran energi nasional sebesar 23 persen dari energi terbarukan pada 2025 nanti.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X