Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Demokrat dan Gerindra Sepakat Kawal Pemerintahan Tanpa Koalisi

Kompas.com - 28/07/2017, 08:02 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partainya dan Partai Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan sekarang tanpa harus berkoalisi.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam konfrensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Bentuk pengawalan ke pemerintah, lanjut SBY, akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi," kata SBY.

"Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," ujar SBY.

(Baca: Prabowo: Intel Pak SBY Masih Kuat, Dia Tahu Kelemahan Saya..)

Ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan terhadap pemerintah, yakni mencakup wilayah politik dan gerakan moral.

Pengawalan pada wilayah politik, lanjut SBY, terkait demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku. Arah tujuannya yakni harus mengabdi untuk kepentingan rakyat.

"Karena sebetulnya amanat yang diberikan ke semua mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, perangkat negara, partai politik semua itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat," ujar SBY.

(Baca: SBY dan Prabowo Sepakat Mengawasi Penguasa agar Tak Melampaui Batas)

Kemudian, pengawalan pada gerakan moral yakni mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah.

"Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," ujar SBY.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan usai konferensi pers mengatakan, dalam mengawal pemerintah, jika kebijakan pemerintah bagus tentu harus didukung.

"Kalau enggak ya kami berikan koreksi. Bersama-sama kami mendukung negara kita ini menjalankan demokrasi yang bagus," ujar Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com