UU Pemilu Digugat ke MK, KPU Minta Dukungan Pemerintah dan DPR

Kompas.com - 24/07/2017, 15:10 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jakarta, Senin (24/7/2017). Paska rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, KPU berharap UU Pemilu segera dicatatkan dalam lembaran negara. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jakarta, Senin (24/7/2017). Paska rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, KPU berharap UU Pemilu segera dicatatkan dalam lembaran negara.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus bekerja ekstra keras setelah Undang-undang Pemilu digugat oleh sejumah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Arief Budiman meminta dukungan penuh dari pemerintah dan DPR agar proses pembuatan peraturan turunannya tidak terkendala sengketa di MK.

Arief mengatakan, adanya gugatan ke MK akan memberikan dampak terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Apabila ada fakta hukum baru atau putusan MK, maka PKPU yang sudah jadi harus direvisi lagi.

(baca: Jika Tahapan Molor, KPU Khawatir Hasil Pemilu 2019 Rawan Digugat)

Dalam proses revisi ini, KPU masih harus berkonsultasi dengan DPR. Apabila putusan MK memberikan dampak perubahan anggaran, misalnya, maka KPU harus berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan.

"Setiap kali kami ubah PKPU maka ada peran pemerintah dan DPR dalam rapat konsultasi. Ya begitu, semua harus mau men-support KPU," kata Arief ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sejauh ini, kata Arief, informasi yang dia dapatkan adalah munculnya gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.

(baca: Verifikasi Partai Politik Berpotensi Digugat, Ini Dampaknya Menurut KPU)

Mengenai hal ini, kata Arief, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kerja KPU. Salah satu alasannya karena tahapan pencalonan presiden masih lama.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X