Jika Tahapan Molor, KPU Khawatir Hasil Pemilu 2019 Rawan Digugat

Kompas.com - 21/07/2017, 19:19 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses tahapan Pemilu 2019 akan berlangsung dengan jadwal waktu yang ketat. Bila tahapannya molor, bisa membuka pintu munculnya gugatan terhadap hasil pemilu.

"Ya tentu (rawan digugat), orang kan bisa menafsir macam-macam," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Arief Budiman, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sebagai contoh, dalam proses pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu, KPU hanya punya waktu 4 bulan.

Sesuai aturan dalam undang-undang, proses penetapan partai politik peserta pemilu harus 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

KPU telah menyepakati pemungutan suara akan dilangsungkan pada 17 April 2019. Sehingga, pada Pemilu 2019 pendaftaran parpol peserta pemilu dimulai pada Oktober 2017.

Jika penetapan parpol peserta pemilu molor, hal semacam ini bisa ditafsirkan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Hasil pemilu pun berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Sama persis dengan besok ini, kalau misalnya pengundangan undang-undang (pemilu) ini lambat, sudah masuk Agustus, bisa saja itu menimbulkan perdebatan, 'Kok KPU belum mulai tahapan, sudah masuk bulan Agustus'," ujar Arief.

(Baca juga: KPU Mulai Tahapan Pemilu 2019 pada Agustus 2017)

Namun, andaikata penetapan partai politik peserta pemilu waktunya tidak sesuai ketentuan, dia menilai hal tersebut belum termasuk pelanggaran undang-undang.

"Ya sebetulnya tidak juga karena ada putusan hukum baru, ada fakta hukum baru, tetapi itu kan bisa mengganggu tahapan yang lain karena menyelenggarakan pemilu itu kan tahapannya ketat. Satu tahapan terganggu dia akan mempengaruhi tahapan berikutnya," ujar dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X