Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019...

Kompas.com - 21/07/2017, 19:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Ketentuan ini menuai pro kontra dan banyak yang sudah berniat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, jika ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ini tak dibatalkan oleh MK, maka pencalonan Jokowi akan berjalan mulus.

Jika digabungkan, kursi Golkar (91) ditambah kursi PPP (39) dan Hanura (16), totalnya berjumlah 146 kursi. Jika dipersentase dengan jumlah seluruh kursi di DPR yakni 560, maka menghasilkan angka 26 persen. Angka ini melebihi ketentuan minimal sebesar 20 persen.

Apabila menggunakan metode suara sah nasional, hasilnya tetap sama. Suara Golkar (14,75 persen) ditambah PPP (6,53 persen) dan Hanura (5,25 persen) menghasilkan angka 26,54 persen. Angka ini lebih sedikit dari angka minimum sebesar 25 persen.

Jokowi enggan menjawab

Namun, hingga saat ini belum benar-benar ada pernyataan dari Jokowi yang menegaskan bahwa ia akan kembali maju dalam pilpres 2019.

Saat berkunjung ke kediaman Prabowo pada Oktober 2016 lalu, Jokowi menyebut bisa jadi ia akan kembali bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Pilpres 2019.

"Mungkin 2019 bisa saja ada rivalitas lagi. Namun, setelah itu, bahu-membahu lagi," ujar Jokowi.

(Baca: Di Rumah Prabowo, Jokowi Sebut 2019 Bisa Ada Rivalitas Lagi)

Meski begitu, dalam acara "Rosi" di Kompas TV pada Mei 2017 lalu, Jokowi enggan menjawab pertanyaan soal kemungkinan dirinya maju pada Pilpres 2019.

Jokowi mengaku sedang fokus mengontrol pekerjaan para menteri sekaligus mengecek kualitas program.

"Sekarang kita baru konsentrasi pada pekerjaan, (konsentrasi) pada kerja dan tugas yang diberikan rakyat kepada kita," kata Jokowi.

Jadi, hanya waktu yang dapat menjawab, kapan saat yang tepat bagi Jokowi menggunakan "tiket" Pilpres 2019.

(Baca: Apakah Jokowi Nyapres Lagi di 2019?)

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com