Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Sepakat Dukung Jokowi pada 2019

Kompas.com - 21/12/2016, 18:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura sepakat mendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, awalnya mengungkapkan bahwa saat ini Hanura sudah satu hati dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menegaskan, Hanura bukan partai pendukung baru, melainkan sudah memberikan dukungannya ke Jokowi-JK sejak Pilpres 2014 lalu.

(Baca: Jadi Ketua Dewan Pembina, Wiranto Tetap Dapat "Kendalikan" Hanura)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini pun meyakini Hanura akan mengawal pemerintah terus berjalan dengan baik hingga akhir periode.

Ia pun lalu bertanya kepada ribuan kader yang hadir apakah setuju jika Hanura kembali mendukung Jokowi sebagai capres pada 2019 mendatang.

"Saya prediksi Pilpres 2019 tidak akan seketat sebelumnya karena incumbent yang berhasil biasanya dipilih lagi," kata Wiranto.

"Di sini saya minta pertimbangan, daripada cari calon lain, apakah tidak sebaiknya kita lanjutkan dukungan itu pada 2019? Kalau Saudara setuju saya akan putuskan dan akan saya sampaikan dalam pidato saya," ujarnya.

(Baca: Jokowi Dijadwalkan Hadiri Munaslub Hanura)

Para kader yang hadir pun kompak menjawab setuju. Wiranto pun memastikan akan menyampaikan langsung dukungan ini saat Jokowi hadir membuka munaslub pada Rabu malam ini.

"Terima kasih, saya jadi punya kekuatan hukum untuk bicara di depan Saudara dan di depan Presiden," ucap Wiranto.

Selain menyatakan dukungan ke Jokowi, Munaslub Hanura malam ini juga akan memilih ketua umum baru dan membahas perubahan AD/ART.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang jadi salah satu nama calon pengganti Wiranto. Adapun Wiranto akan "didapuk" sebagai Ketua Dewan Pembina. (Baca: Kalau Jadi Ketum, Oesman Sapta Akan Tarik Puluhan Anggota DPD ke Hanura)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com