Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) semestinya dipimpin oleh sosok yang kompeten.

Menurut Alfons, kasus peretasan atau serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi saat ini menunjukkan buruknya manajemen digital di Indonesia karena lembaga yang terkait dipimpin oleh orang yang tak kompeten.

“Ya jelas dong, posisi penting apalagi yang berhubungan dengan digitalisasi harus diisi oleh orang yang kompeten,” ujar Alfons saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).

Alfons berpandangan, pemerintah belum menjadikan Kemenkominfo maupun BSSN sebagai instansi penting untuk proses digitalisasi dan pengembangan serta penanganan dunia siber.\

Baca juga: Kronologi Serangan Ransomware PDN, Lumpuhkan Layanan Imigrasi sejak 20 Juni, Baru Terungkap 4 Hari Kemudian

Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari sosok menteri maupun kepala di instansi tersebut yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan siber.

“Kalau di Indonesia kan kesannya jabatan diberikan sebagai balas budi dukungan politik antar partai politik. Ini yang menjadi salah satu masalah kekacauan manajemen digital,” kata Alfons.

Seperti diketahui, PDN mengalami gangguan pada Kamis (20/6/2024) yang berdampak pada terganggunya sejumlah layanan publik.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, gangguan itu disebabkan oleh serangan siber menggunakan ransomware ke server PDN di Surabaya.

“Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware,” ujar Hinsa, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Minta Peretasan Server PDN Diinvestigasi, Wapres: Tak Boleh Terjadi Lagi!

Menurut Hinsa, brain cipher ransomware adalah ransomware jenis terbaru dalam serangan siber. Serangan yang dilakukan itu menginfeksi server PDN dan mengenkripsi data-data di dalamnya.

Pihak peretas pun diketahui meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS kepada pemerintah agar data yang terenkripsi tersebut dipulihkan.

Meski begitu, pemerintah tidak langsung mengamini permintaan tersebut. Tim gabungan BSSN, Kemenkominfo dan Polri tengah menginvestigasi penyerangan ini.

Bersamaan dengan itu, tim gabungan juga berupaya mengatasi dampak dari serangan siber tersebut, sekaligus memulihkan gangguan layanan publik yang terjadi.

“Upaya-upaya ke sana sudah kami rumuskan dan kami diskusikan tadi, sehingga diharapkan bisa dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik,” kata Hinsa.