Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKPI Deklarasi Dukung Jokowi Jadi Capres 2019

Kompas.com - 12/06/2017, 20:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali menjadi Presiden periode 2019-2024.

"Hari ini, Senin 12 Juni 2017, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan dukungannya kepada Ir Joko Widodo, untuk maju sebagai calon Presiden pada Pemilihan Presiden RI tahun 2019 yang akan datang," ujar Ketua Umum PKPI Hendropriyono dalam acara deklarasi dukungan PKPI untuk Jokowi sebagai Presiden 2019-2024 di Kantor DPP PKPI, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Hendropriyono mengemukakan dukungan ini diberikan dan akan segera ditindaklanjuti dalam berbagai langkah strategis dan taktis, sesuai kebijakan organisasi.

PKPI berpendapat bahwa bangsa dan negara RI masih memerlukan sosok Joko Widodo, untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.

(Baca: Rhoma: Jika Idaman Menghendaki Saya Capres, Tentunya Tak Bisa Menolak)

PKPI percaya bahwa Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan amanat konstitusi, ke dalam program-program konkret yang langsung dirasakan rakyat jelata.

"Ia telah menerjemahkan amanat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan kebijakan Indonesia sentris, yakni membangun seluruh daerah terutama di daerah luar Jawa yang jauh tertinggal dari pusat pemerintahan," kata dia.

Selain itu, PKPI juga memandang Jokowi telah membuktikan mampu membangun infrastruktur, melakukan terobosan dengan menyamakan harga BBM di 12 daerah terpencil dengan harganya di pulau Jawa.

(Baca: Apakah Jokowi Nyapres Lagi di 2019?)

"Kesenjangan antardaerah selama ini, terbukti mulai teratasi dengan kerjanya yang nyata. Kini kita juga bisa bangga, karena di berbagai gerbang perbatasan negara, terlihat jauh lebih indah dan teratur dibandingkan sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga kita. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang hidup di wilayah Indonesia bagian timur, nyata telah merasakan hasil dari berbagai kebijakan Ir Joko Widodo sebagai kepala negara," papar dia.

PKPI memandang Presiden Joko Widodo juga terbukti, telah mampu mempertahankan kepercayaan publik, baik di tataran domestik maupun internasional. Masyarakat internasional pun menaruh kepercayaan pada kemampuan Presiden Joko Widodo, dalam mengelola perekonomian negara.

Hal ini, kata dia, terbukti dari lembaga rating Standard & Poor yg telah menaikkan sovereign rating Indonesia menjadi BBB- dengan outlook stabil.

United Nations Conference on Trade and Development juga menempatkan Indonesia, sebagai Negara yang memiliki prospek investasi ke-4 dunia setelah Amerika, China dan India.

Kompas TV Presiden Jokowi berupaya membantu mencari solusi atas masalah Qatar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com