Ketua DPP PDI-P Sebut Belum Ada Pembicaraan Hasto Dicopot sebagai Sekjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada rencana PDI-P mencopot Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan usai ditanya tentang kabar bahwa PDI-P akan mengganti Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Said menyatakan, tidak ada pembicaraan apa pun tentang pergantian Sekjen di PDI-P.

"Terhadap isu pergantian Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, sampai saat ini saya tidak mendengar isu itu, tidak pernah mendengar isu itu dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

"Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," tambahnya.

Baca juga: Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Said menerangkan, PDI-P juga menyerahkan sepenuhnya terhadap proses hukum yang berjalan di KPK.

Dalam arti, tegas Said, PDI-P tidak pernah melakukan intervensi mengganggu kerja-kerja KPK dalam pemeriksaan terhadap Hasto.

"PDI-P tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Lebih jauh, dia menyampaikan bahwa PDI-P tentu memberikan pendampingan hukum terhadap Hasto selama pemeriksaan.

Hal yang sama diyakininya juga akan dilakukan partai politik lain jika kadernya tertimpa masalah serupa.

"Kalau pendampingan hukum atau advokasi saya pikir semua partai melakukan itu, apalagi menyangkut Hasto yang merupakan sekjen partai," tegasnya.

Baca juga: Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Sebagai informasi, Hasto dipanggil oleh KPK, 10 Juni lalu untuk memberikan keterangan terkait keberadaan Harun Masiku, eks kader PDI-P yang merupakan tersangka dugaan suap dan masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

KPK mengaku ingin mendalami soal itu kepada Hasto.

Harun diduga menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan eks Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina, untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).